Anggaran Rumah DP Nol Cuma Rp 500 Miliar, Anies Yakin Naik Lagi

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana Rusunami Samawa Program DP Nol Persen, Kelapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, pada Selasa, 15 Oktober 2019. Tempo/Adam Prireza

    Suasana Rusunami Samawa Program DP Nol Persen, Kelapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, pada Selasa, 15 Oktober 2019. Tempo/Adam Prireza

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan optimistis anggaran rumah DP Nol yang telah dipotong hingga tinggal Rp 500 miliar bakal dinaikkan lagi oleh DPRD DKI.

    Anggaran program prioritas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 2020 itu dipangkas oleh DPRD dari Rp 2 triliun hingga menjadi Rp 500 miliar untuk menghindari defisit anggaran.

    Anies mengatakan anggaran tersebut masih berpotensi kembali dinaikkan pada pembahasan Rancangan APBD 2020. "Masih ada pembahasan, belum sampai R-APBD, nanti kita lihat lagi," kata Anies usai mengikuti upacara Korpri di kawasan Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Jumat, 29 November 2019.

    Selain anggaran DP Nol, DPRD DKI juga memangkas beberapa anggaran dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau KUA-PPAS 2020 yang dianggap tidak terlalu penting.

    Salah satunya, subsidi transportasi yang disunat dari Rp 6,7 triliun menjadi Rp 5,5 triliun. Anggaran penyertaan modal daerah (PMD) untuk PT Jakarta Propertindo untuk revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM) juga dipotong Rp 400 miliar hingga tersisa Rp 2,7 triliun. Pemotongan dilakukan setelah kisruh pembangunan hotel di TIM yang ditolak para seniman di pusat kesenian Jakarta itu. 

    Pada rapat paripurna kedua, sempat disetujui besaran anggaran untuk rumah rumah DP 0 Rupiah menjadi Rp1 triliun. Namun akhirnya, anggaran disepakati Rp 500 miliar dalam penandatanganan nota kesepakatan (MoU) KUA-PPAS APBD 2020 di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis lalu.

    Menurut anggota Badan Anggaran Fraksi PDI P Gembong Warsono, DPRD mencoret dana talangan rumah DP nol yang menjadi program unggulan Gubernur Anies Baswedan itu karena dianggap tidak bermanfaat untuk masyarakat berpenghasilan rendah.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.