TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksanaan program rumah murah tanpa uang muka atau DP Nol tak lepas dari sorotan Fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di DPRD DKI. Fraksi yang menjadi motor dari desakan terhadap transparansi anggaran pemerintahan Gubernur Anies Baswedan ini menyatakan bakal ikut mengevaluasi dan mempertanyakan realisasi program pembangunan tersebut dalam rapat pembahasan RAPBD 2020 pekan depan.
"Kami akan berikan catatan penting dan evaluasi dari realita program itu di lapangan," kata Ketua Fraksi PSI DKI Idris Ahmad saat dihubungi, Sabtu 30 November 2019.
Idris mengungkapkan bahwa rapat Badan Anggaran telah sepakat memangkas alokasi anggaran program Rumah DP nol tahun depan dari semula Rp 2 triliun dan menyisakan hanya Rp 500 miliar. Alasan dipangkas karena dinilai tidak tepat sasaran terhadap penyediaan hunian murah kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
"Hasil rapat kemarin memang program ini tidak tepat sasaran karena kenyataannya untuk warga menengah ke atas," ujar Idris.
Fraksi PSI bakal mempertanyakan pula konsep pembangunan Rumah DP Nol pada tahun depan. Sebab, dari yang telah terbangun sebanyak 780 unit di Klapa Villlage, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, ternyata masih banyak yang kosong. Hanya sebagian kecil dari 3000 pendaftar yang diterima permohonan kreditnya oleh Bank DKI.
DPRD DKI sebelumnya memangkas beberapa anggaran dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau KUA PPAS 2020 karena defisit. Anggaran Rumah DP Nol termasuk yang dibabat sebelum Dewan dan Pemprov DKI sepakati plafon anggaran sebesar Rp 87,9 triliun.
Belakangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berharap besar alokasi anggaran untuk program tersebut ditambah kembali. Menurutnya, program Rumah DP Nol yang merupakan janjinya sejak kampanye tersebut telah menjadi program pembangunan strategis yang seharusnya diprioritaskan. "Masih ada pembahasan, belum sampai R-APBD, nanti kita lihat lagi," kata Anies usai mengikuti upacara Korpri di kawasan Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Jumat 29 November 2019.
