TEMPO.CO, Jakarta -Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera, Dzikran Kurniawan, mengatakan Bank DKI sudah menyetujui pengajuan kredit pemilikan rumah (KPR) oleh 200 pendaftar rumah DP Nol rupiah.
Menurut Dzikran, hingga kini belum semua pendaftar yang sudah menyelesaikan akad kredit menghuni rumah DP Nol rupiah di Klapa Village Pondok Kelapa, Jakarta Timur itu.
Salah satu penyebab yang ditemukan Dzikran lantaran warga terhambat sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru. Warga beralasan perlu menunggu anaknya selesai menjalani masa pembelajaran karena sudah tercatat di sekolah yang terdekat dengan domisilinya.
"Masalahnya yang sudah akad pun ada yang belum pindah. Ditanya kenapa belum pindah, karena menunggu anak sekolah dulu karena ini masalah zonasi-zonasi," kata Dzikran saat dihubungi Tempo, Sabtu, 30 November 2019.
Dzikran memaparkan sebanyak 3.455 warga DKI yang membutuhkan hunian dengan harga terjangkau telah mendaftar antrean penerima rumah DP nol rupiah. Angka ini diperoleh per pekan lalu. Dari jumlah itu, dia melanjutkan, hanya sekitar seribu pendaftar yang mengajukan KPR ke Bank DKI.
Jumlahnya semakin berkurang setelah Bank DKI menyeleksi pendaftar yang layak mendapatkan KPR. Bank DKI, papar dia, telah menyetujui pengajuan kredit oleh 200 pendaftar. Beberapa di antaranya telah melewati proses akad kredit.
Sementara sisanya masih ada pendaftar yang belum menuntaskan akad kredit. Alasannya karena masalah waktu. Dzikran tak merinci jumlah pendaftar yang sudah dan belum menyelesaikan akad kredit.
"Kalau penjadwalan akad itu kan aturannya harus ketemu notaris, bank, dan nasabah suami-istri. Kadang-kadang mengatur jadwal begini kan tidak mudah," jelas dia.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kanan) mengamati maket saat serah terima kunci rumah Dp 0 di Jakarta, Sabtu, 31 Agustus 2019. Unit hunian rusunami Klapa Village ini tersedia dalam tipe 21 (studio), tipe 24 (satu kamar tidur) dan 36 (dua kamar tidur). TEMPO/Genta Shadra Ayubi
Building Manager Menara Samawa, Afry Purwanto sebelumnya mengatakan, baru 84 peserta program DP nol rupiah yang telah menerima kunci unit yang akan mereka tempati. Dari jumlah itu, baru 46 unit yang dihuni. “Sisanya masih kosong,” ujarnya.
Rumah DP Nol rupiah kembali disorot setelah DPRD DKI memangkas anggaran pembangunan rumah DP Nol rupiah dari Rp 2 triliun menjadi Rp 500 miliar.
Anggaran dipangkas saat pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau KUA PPAS APBD 2020 dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) dewan.
Rumah DP Nol rupiah merupakan salah satu program Gubernur DKI Anies Baswedan yang kerap disampaikan ke warga kurang mampu saat kampanye pemilihan gubernur (pilgub) DKI 2017.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jakarta 2017-2022 tercantum bahwa pemerintah DKI bakal membangun hunian tanpa uang muka atau rumah DP Nol sebanyak 232.214 unit. Sebanyak 14 ribu unit hunian dibangun tiga badan usaha milik daerah. Sedangkan sisanya dibangun menggunakan mekanisme kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU) serta pasar. Saat ini, jumlah hunian yang sudah dibangun baru 780 unit.
