TEMPO.CO, Jakarta -Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta Kelin Indrianto mengatakan bakal memaksimalkan kerja sama dengan pihak swasta dalam pembangunan rumah DP Nol rupiah, setelah adanya memangkas anggaran pembangunan program prioritas gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu.
DPRD DKI memangkas anggaran pembangunan rumah DP Nol rupiah dari Rp 2 triliun menjadi Rp 500 miliar.
"Kondisi ini memacu kami agar (mencari) dari sektor swasta mana yang mau bergabung lagi (membangun rumah DP nol rupiah)," kata Kelik di Balai Kota DKI, Jumat, 29 November 2019.
Kelik menuturkan pemangkasan anggaran pembangunan rumah tersebut berimbas kepada jumlah unit hunian yang bakal dibangun tahun depan. Namun, Kelik belum bisa merinci berapa unit yang bakal dibangun untuk tahun depan dengan anggaran Rp 500 miliar.
Pemerintah, kata dia, bakal mulai memetakan pihak swasta mana saja yang mau mendukung program pembangunan hunian DP nol rupiah. Meski terjadi pengurangan anggaran, Kelik mengatakan pemerintah tidak akan membatasi jumlah warga yang mau mendaftar membeli hunian tersebut. "Intinya program jalan terus," ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga bakal fokus pada pencarian lahan untuk pembangunan rumah DP nol rupiah pada tahun depan. "Kami nanti mencari mana yang bisa tersedia dulu di 2020, kan masih butuh proses pembangunan juga," ucapnya.
Meski begitu, Kelik berharap anggaran pembangunan rumah DP nol rupiah masih bisa bertambah saat pembahasan Rancangan APBD 2020 di komisi pada pekan depan. Sebabnya, pembangunan rumah DP nol rupiah merupakan program prioritas Pemprov DKI.
"(Anggaran) DP nol rupiah perlu ditambah lagi. Tapi dengan kondisi keuangan DKI yang defisit, ya tetap kami terima anggaran tersebut."
DPRD DKI sebelumnya memangkas beberapa anggaran dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau KUA PPAS 2020 yang dianggap tidak terlalu penting. Contohnya adalah anggaran rumah DP 0 Rp menjadi Rp 500 miliar yang pada pengajuan KUA PPAS dianggarkan sebesar Rp 2 triliun.
Pada rapat paripurna kedua disetujui besaran anggaran untuk rumah DP Nol rupiah menjadi Rp 1 triliun. Akhirnya, anggaran disepakati Rp 500 miliar dalam penandatanganan nota kesepakatan (MoU) KUA-PPAS APBD 2020 di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis lalu.
Menurut anggota Badan Anggaran Fraksi PDI P Gembong Warsono, DPRD mencoret dana talangan rumah DP Nol tersebut karena tidak bermanfaat untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
