TEMPO.CO, Jakarta -Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019, Abraham Lunggana alias Lulung, menyarankan gubernur DKI Anies Baswedan menjelaskan langsung kepada legislator pentingnya Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan atau TGUPP yang kini disoal.
"Bangun komunikasi lah. Sama-sama (menjelaskan) kepentingannya apa (TGUPP)," kata Lulung di Balai Kota DKI, Senin, 9 Desember 2019.
Sejumlah legislator meminta anggaran untuk TGUPP Rp 19,8 miliar yang diajukan tahun depan. Ketua Fraksi PDI Perjuangan Gembong Warsono, salah satunya. Gembong meminta anggaran TGUPP dicoret dari APBD. "Lebih baik kembalikan menggunakan dana operasional gubernur seperti dulu," kata Gembong.
Lulung tidak mempermasalahkan anggaran gaji anggota TGUPP mau diambil dari APBD langsung atau melalui dana operasional gubernur. Menurut dia, sebaiknya legislator tidak lagi memperdebatkan anggaran gaji anggota TGUPP pada era Basuki Tjahaja Purnama yang menggunakan dana operasional gubernur, atau era Anies Baswedan yang menggunakannya APBD.
"Kalau kita masih terus banding-bandingkan apa sih Ahok kerjanya. Nanti gak jadi baik. Sekarang gmna cara lebih baik. Bangun komunikasi yang intens. Gagal komunikasi, gagal semua," ujarnya.
Lulung mengatakan tidak masalah anggaran gaji TGUPP diambil dari APBD. Yang perlu dibahas saat ini, kata dia, adalah bagaimana penyempurnaan program pembangunan yang sudah ditargetkan bisa tercapai. "Coba saja dibangun komunikasi."
