Tak Sepakat Naturalisasi Anies, Ketua DPRD: Harus Ada Normalisasi

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi saat ditemui di kantornya, lantai 10 Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Kamis, 2 Januari 2020. TEMPO/Lani Diana

    Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi saat ditemui di kantornya, lantai 10 Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Kamis, 2 Januari 2020. TEMPO/Lani Diana

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi sangsi program naturalisasi Gubernur DKI Anies Baswedan bakal berjalan di Ibu Kota. Sebab, Prasetio menilai, rumput-rumput atau hiasan tanaman yang ditanam di kiri dan kanan tepi sungai bakal rusak.

    Menurut dia, kebiasaan warga Jakarta masih kerap membuang sampah sembarangan. "Sekarang pertanyaannya kedisiplinan masyarakat Jakarta kalau ada buang kotoran main lempar aja ke kali," kata Prasetio di ruang kerjanya, lantai 10 Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Kamis malam, 2 Januari 2020.

    Politikus PDIP ini menganggap kebiasaan warga Jakarta dan luar negeri berbeda. Di Singapura misalnya, warga disiplin dan tak membuang sampah atau jenis kotoran lain sembarangan. Karena itulah, di Negeri Singa itu naturalisasi bisa berjalan.

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau lokasi banjir di Kampung Pulo, Jakarta Timur, 2 Januari 2020. Tempo/Imam Hamdi

    Di negara lain, dia melanjutkan, naturalisasi juga difungsikan sebagai resapan air. Menurut dia, ide ini datang dari Belanda. "Pertanyaannya Jakarta bisa tidak begitu? Udah tidak bisa. Ini udah harus radikal (pencegahan banjir)," ujar dia.

    Karena itu, Prasetio mendesak pemerintah DKI untuk melanjutkan program normalisasi seperti yang dilakukan gubernur terdahulu bersama pemerintah pusat. Dia menyatakan, pemerintah DKI harus memasang dinding turap alias sheetpile di sungai-sungai agar air tak meluap.

    "Jangan air mengalir ke rumah penduduk tapi harus ke laut," ucap dia. "Harus ada normalisasi."

    Hujan lebat mengguyur Jakarta dan sekitarnya beberapa jam selama pergantian Tahun Baru, yakni 1 ke 2 Januari 2020. Akibatnya sejumlah daerah di Jabodetabek banjir. Hujan deras kembali turun pada Kamis dinihari dan melumpuhkan sejumlah ruas jalan.

    Naturalisasi adalah program Anies untuk mengantisipasi banjir. Program ini digaungkan di masa kampanye Pilkada DKI 2017. Pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno menawarkan program pengendalian banjir bernama naturalisasi ini tanpa harus memasang sheetpile atau menggusur rumah warga di bantaran kali.

    Belakangan Anies menyebut solusi banjir di Jakarta adalah mengendalikan air di hulu yang datang dari kota-kota penyangga.

    Sementara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadi Moeljono berujar banjir Jakarta dapat teratasi jika Kali Ciliwung dinormalisasi. Saat ini normalisasi Kali Ciliwung baru 16 dari 33 kilometer. Normalisasi mandek lantaran pemerintah DKI tak kunjung membebaskan lahan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Virus Korona COVID-19 Hantam Ekonomi Indonesia pada Maret 2020

    Dampak Virus Korona terhadap perekonomian Indonesia dipengaruhi kondisi global yang makin lesu. Dunia dihantam coronavirus sejak Desember 2019.