Revitalisasi Monas Dihentikan, Kontraktor: Tidak Ada Tuntutan

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana lokasi revitalisasi di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Rabu, 29 Januari 2020. TEMPO/Ahmad Tri Hawaari

    Suasana lokasi revitalisasi di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Rabu, 29 Januari 2020. TEMPO/Ahmad Tri Hawaari

    TEMPO.CO, Jakarta - Kontraktor revitalisasi Monas PT Bahana Prima Nusantara tidak keberatan atas penghentian sementara proyek itu oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai Rabu, 29 Januari 2020.

    "Kami tidak ada tuntutan. Kami sebagai pelaksana, disuruh berhenti, kami berhenti. Sambil menunggu aturan apa, kelanjutan apa, instruksi apa, ya kami tunggu," kata Direktur Utama PT Bahana Prima Nusantara Muhidin Shaleh saat dihubungi di Jakarta.

    Atas penghentian proyek tersebut, kata Muhidin, pihaknya telah menghentikan pengerjaan proyek itu untuk sementara mulai Rabu. Belum diketahui kapan proyek tersebut akan dimulai kembali.

    "Belum ada pemberitahuan, sampai kapan. Belum, hanya berhenti sementara. Kelanjutannya kami belum tahu," kata Muhidin.

    Muhidin mengklaim pekerjaan proyek revitalisasi sudah dikerjakan mencapai 88-90 persen dan ditargetkan selesai pada 15 Februari 2020 sesuai dengan kontrak perpanjangan.

    "Kalau memang waktu diberhentikan sementara, pasti nantinya ada akselerasi. Tapi itu nanti. Sementara ini kami menunggu apa yang akan kita lakukan, kita tunggu," kata Muhidin.

    Kuasa hukum PT Bahana Prima Nusantara Abu Bakar J. Lamatapo mengatakan, sudah ada kontrak antara Pemprov DKI. Nilai yang akan dibayar jika revitalisasi selesai sebesar Rp50,5 miliar.

    "Kalau berhenti berarti bukan sesuatu yang diinginkan satu pihak, karena ada keadaan dari luar, pemerintah pusat, yang penting buat perusahaan sampai di situ, ya bayar sampai situ. Sampai saat ini bayar 75 persen dari kontrak November sampai Desember 2019," kata dia.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno meminta revitalisasi Monas dihentikan sementara sampai ada izin dari Komisi Pengarah yang dia ketuai. keputusan penghentian diambil Pemprov DKI setelah berkoordinasi dengan DPRD DKI Jakarta. "Sebenarnya kami lebih suka diteruskan, tetapi setelah rapat koordinasi dengan DPRD, ya sudah ini dihentikan sementara untuk menghormati," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah di Monas, Selasa lalu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Untung Buntung Status Lockdown akibat Wabah Virus Corona

    Presiden Joko Widodo berharap pemerintahannya memiliki visi dan kebijakan yang sama terkait Covid-19. Termasuk dampak lockdown pada sosial ekonomi.