Wagub Jabar: Proyek Kereta Cepat Sumbang Sebab Banjir Bekasi

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menyerahkan bantuan logistik dan uang Rp 750 juta bagi warga terdampak banjir di Perumahan Bumi Nasio Indah, Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Kamis , 27 Februari 2020. (Foto: Tatang/Humas Jabar)

    Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menyerahkan bantuan logistik dan uang Rp 750 juta bagi warga terdampak banjir di Perumahan Bumi Nasio Indah, Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Kamis , 27 Februari 2020. (Foto: Tatang/Humas Jabar)

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, penyebab banjir di Kota Bekasi sebagian disumbang adanya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau KCIC yang melintas di wilayah itu.

    "Kami merasa prihatin ternyata KCIC ini kan belum ada Amdal (Analisis mengenai dampak lingkungan) -nya. Makanya, Amdal belum ada, bangunan atau proyek sudah dimulai, ya berdampak seperti ini," kata Uu saat meninjau lokasi bekas banjir di Komplek Bumi Nasio, Jatiasih, Kota Bekasi, Kamis, 27 Februari 2020.

    Anak-anak bermain banjir di kawasan Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi, 25 Februari 2020. Intensitas hujan yang tinggi sejak tengah malam, membuat kawasan ini tergenang banjir hingga setinggi 2-3 meter. TEMPO/Fardi Bestari

    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi mencatat banjir pada Selasa lalu meluas hingga ke 11 kecamatan. Wilayah terdampak paling parah berada di Jatiasih dengan ketinggian air mencapai dua meter.

    Selain proyek strategis nasional yang ada di Kota Bekasi memberikan dampak, kata Uu, banjir juga disebabkan debit air cukup banyak. Tak sebanding dengan saluran yang menampung air, sehingga meluber ke permukiman warga.

    "Meningginya sungai, sehingga permukaan air di atas, (sementara) permukiman di bawah," kata dia.

    Oleh karena itu, kata dia, penyelesaian masalah banjir di wilayah Kota Bekasi tidak bisa selesai oleh satu pihak. Tapi harus bersamaan antara pemerintah daerah, provinsi sampai pemerintah pusat.

    "Termasuk pihak investor yang punya kegiatan di wilayah ini (Bekasi), karena (proyek) itu juga ada dampaknya terhadap bencana di sini," kata Uu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Memberlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

    Presiden Joko Widodo telah menandatangai PP No 21 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar menghadapi virus corona.