Ojek Online Demo Wacana Larangan Motor di Jalan Nasional

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah pengemudi ojek online melakukan longmarch saat unjuk rasa di Jakarta, Rabu, 15 Januari 2020. Mereka juga menuntut adanya evaluasi tarif. Para pengemudi ojek online melakukan longmarch mulai dari Balai Kota DKI Jakarta bergerak menuju ke Kementerian Perhubungan RI. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Sejumlah pengemudi ojek online melakukan longmarch saat unjuk rasa di Jakarta, Rabu, 15 Januari 2020. Mereka juga menuntut adanya evaluasi tarif. Para pengemudi ojek online melakukan longmarch mulai dari Balai Kota DKI Jakarta bergerak menuju ke Kementerian Perhubungan RI. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Ratusan pengemudi ojek online menggelar demonstrasi di Gedung DPR, Jakarta Pusat. Mereka memprotes pernyataan Wakil Komisi V DPR, Nurhayati Monoarfa, yang mewacanakan pembatasan sepeda motor agar tidak melintas di jalan nasional.

    "Kami datang ke DPR RI karena ada pernyataan anggota Komisi V DPR dari Fraksi PPP, Nurhayati, dia akan hilangkan ojol (ojek 'online'), diperbolehkan hanya untuk kirim paket dan makanan, setuju atau tidak?," kata orator demonstrasi itu, di depan Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat, 28 Februari 2020. Lalu ratusan pengemudi ojol menjawab tidak setuju.

    Para pengemudi ojol itu menilai Nurhayati --istri dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa-- seharusnya membantu rakyat Indonesia bukan mewacanakan pelarangan motor di jalan nasional.

    Mereka juga menilai para wakil rakyat mendapatkan gaji dan mobil dari rakyat sehingga seharusnya bertindak dan berpendapat mengutamakan kepentingan masyarakat.

    Sebelumnya, pernyataan Nurhayati itu disampaikan saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum dengan pakar di Gedung DPR, Selasa, 18 Februari 2020.

    RDPU itu membahas masukan penyusunan RUU Revisi UU Nomor 22/2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan RUU Revisi UU Nomor 38/2004.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wabah Virus Corona Datang, 13.430 Narapidana Melenggang

    Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memutuskan pembebasan sejumlah narapidana dan anak demi mengurangi penyebaran virus corona di penjara