TEMPO.CO, Bogor - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto, mengatakan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Bogor untuk karantina wilayah atau local lockdown adalah salah satu langkah melindungi warganya. Namun Rudy menyebut hal itu harus menjadi acuan Presiden Jokowi untuk menentukan sikap di tengah pandemi Corona.
"Tolong ini mah tolong. Presiden jangan biarkan kepala daerahnya jalan sendiri. Kita ini republik, jika Presiden A semua pasti samina wa atona (mengikuti)," kata Rudy kepada Tempo melalui sambungan telepon, Ahad 29 Maret 2020.
Rudy mengatakan sebelum mengambil langkah lockdown, Pemerintah Pusat harus menyiapkan segala kebutuhan dasar rakyat, terutama ketersediaan alat pelindung diri bagi medis. Ia pun meminta semua kepala daerah agar bergotong royong dengan cara membantu melalui APBD. "Jadi jangan di bebankan ke APBN, tapi APBD provinsi dan daerah pun bisa ikut menyumbang," ucap Rudy.
Ia menilai langkah lockdown harus disiapkan sebab kemungkinan besar korban akan semakin banyak yang jatuh. "Jangan lah. Jangan sampai saat itu terjadi kita baru sadar. Emang lockdown ini dampaknya ada, tapi hanya penurunan, bukan kehancuran," kata Rudy.
Rudy menuturkan beberapa di daerah sudah mulai menerapkan karantina wilayah sendiri karena ingin melindungi warga dan keluarga dari bahaya Covid-19. Meski demikian, langkah parsial itu tidak akan efektif jika daerah lain tidak melakukan hal sama. "Jadi ini harus satu komando. Satu resep dan satu kebijakan dari atas hingga bawah. Demi rakyat," tuturnya.
Selain itu, lanjut Rudy, saat ini sudah banyak pelaku usaha yang menutup operasional dan gerak warga pun semakin dibatasi selama pandemi Corona. Namun hingga kini belum ada kepastian berapa lama warga harus mengikuti kebijakan pemerintah pusat. "Daripada setengah begitu, mending ditotalkan. Ini negara luas lho," sebut Rudy.
M.A MURTADHO