TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta menambah alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanggulangan dan pencegahan penularan Covid-19 sebesar Rp 3,032 triliun dari anggaran Formula E dan dana pengadaan tanah.
"Alokasi anggaran tersebut berasal dari pemanfaatan BTT, penundaan sejumlah Penanaman Modal Daerah khususnya anggaran infrastruktur, pelaksanaan Formula E, dan penundaan pembelian tanah," ujar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta Edi Sumantri, dalam keterangan tertulisnya Kamis 2 Maret 2020.
Edi mengatakan anggaran yang telah dialokasikan saat ini Rp 1,03 triliun dan akan ditambah Rp 2 triliun untuk penanggulangan hingga Mei. Dana tersebut dialokasikan ke Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan sejumlah OPD terkait dalam penanggulangan Covid-19.
Edi menyebutkan untuk dasar hukum alokasi anggaran tersebut berdasarkan Peraturan Gubernur No. 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur No. 162 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD 2020 dan Peraturan Gubernur No. 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur No. 162 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD 2020.
Edi menyebutkan jika pandemi Covid-19 ini masih terus terjadi hingga setelah bulan Mei, maka Pemprov DKI Jakarta akan kembali menambah anggaran tersebut. Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta telah mengalokasikan anggaran BTT sebesar Rp 54 miliar rupiah melalui Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta untuk penanganan dan pencegahan penularan Covid 19 pada 10 Maret 2020.
Hal yang sama juga disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat telekonferensi dengan Wakil Presiden RI, bahwa saat ini DKI mengalokasikan Rp 3,03 triliun dari APBD 2020 untuk penanggulangan Covid-19
Anies mengatakan anggaran tersebut untuk penanggulangan Covid 19 sampai Mei. Adapun rincian alokasinya adalah Rp 1,3 triliun hingga hari ini, dan akan ditambah Rp 2 triliun sampai Mei.
Anies menyampaikan terima kasih kepada Menteri Dalam Negeri yang telah mengeluarkan edaran untuk memberikan kelonggaran bagi pemerintah daerah terdampak wabah Covid-19 untuk merelokasi anggaran.
