DPRD DKI Minta Pemerintah Tegas Soal New Normal di Sekolah

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi bersekolah dengan menggunakan masker. (Xinhua/Kaikeo Saiyasane)

    Ilustrasi bersekolah dengan menggunakan masker. (Xinhua/Kaikeo Saiyasane)

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani, meminta pemerintah daerah dan pusat memberikan kepastian untuk membuka sekolah dengan konsep new normal atau kenormalan baru. Politikus Partai Amanat Nasional itu menolak kebijakan penutupan sekolah yang terlalu lama.

    "Anak-anak sudah stres. Perkembangan emosional dan sosialnya terganggu," kata Zita melalui keterangan tertulis, Senin, 1 Juni 2020. "Negara harus menyiapkan dunia yang aman buat anak-anak, bukan menggantung bahkan menjauhkannya."

    Menurut dia, pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta tidak punya kebijakan yang jelas terkait pembukaan sekolah dengan konsep new normal. Padahal, pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan kepastian dan ketenangan orang tua dan siswa yang telah lama berada di rumah.

    Pemerintah, tutur dia, mesti menyiapkan ukuran untuk kebijakan new normal di sekolah. Jika pusat perbelanjaan mau dibuka, semestinya sekolah juga sudah dipersiapkan untuk dibuka.

    Zita menyatakan jika terjadi kenaikan jumlah kasus saat sekolah dibuka maka pemerintah bisa kembali menutup sekolah. "Jadi, kita punya harapan dan ukuran. Tidak seperti sekarang, digantung. Pemerintah tidak punya rencana jelas, jadi macam-macam orang datang bawa rencana," ucap dia.

    Menurut dia, yang terjadi sekarang adalah kesimpangsiuran wacana dari pemerintah pusat. Sebab, pemerintah hanya berfokus pada masalah ekonomi dan melupakan sistem pendidikan yang juga terkena goncangan.

    Zita lantas mempertanyakan kesiapan kementerian dalam menyiapkan kurikulum belajar online. Selain itu, dia menilai prosedur penyelenggaraan pendidikan new normal masih belum disampaikan oleh pemerintah.

    "Infrastrukturnya perlu, misalnya wastafel yang jumlahnya memadai. Random test per dua minggu. No adult school selain guru, jadi contact tracing makin jelas," ujarnya.

    Selain itu, Zita menyarankan pemerintah segera membuat kurikulum pendidikan online untuk menghadapi pandemi Corona yang belum tahu kapan akan menghilang.

    "Saya siap berdiskusi. Saya bisa jelaskan dari A sampai Z. Kalau ini siap, besok juga bisa buka sekolah. Kalau tidak disiapkan sampai Desember juga masih berisiko," ujar Zita.

    IMAM HAMDI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan RUU Perlindungan Data Pribadi

    Pembahasan RUU Perlindugan Data Pribadi sedianya sudah berjalan sejak tahun 2019. Namun sampai awal Juli 2020, pembahasan belum kunjung berakhir.