DPRD Minta DKI Fokus Awasi KRL dan Pendatang di PSBB Transisi

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Penumpang Kereta Commuterline menunggu kereta di peron Stasiun Manggarai, Kamis, 4 Juni 2020. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memutuskan untuk memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan juga menetapkan bulan Juni ini sebagai masa transisi. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    Penumpang Kereta Commuterline menunggu kereta di peron Stasiun Manggarai, Kamis, 4 Juni 2020. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memutuskan untuk memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan juga menetapkan bulan Juni ini sebagai masa transisi. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono meminta pemerintah memperketat pengawasan kepada penumpang KRL dan pendatang selama Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB transisi. Menurut Mujiyono, sebagai daerah urban Ibu Kota menjadi tempat para pendatang berkumpul.

    "Apalagi kita baru saja menghadapi momen Lebaran Idul Fitri, di mana ada tradisi mudik/pulang kampung," kata Mujiyono melalui keterangan tertulis, Kamis, 5 Juni 2020.

    Politikus Demokrat itu meminta pemerintah mencermati arus balik mudik lebaran ke Ibu Kota. Sebabnya, Mujiyono, memperkirakan arus balik masih terjadi hingga empat pekan setelah lebaran. "Jika kita lengah, bukan tidak mungkin kurva Covid-19 akan menanjak kembali," ujarnya.

    Sebelum adanya PSBB transisi, menurut dia, aktivitas warga terlihat mulai meningkat yang ditandai dengan jalan yang mulai macet, kegiatan usaha mulai kembali beroperasi dan banyak warga yang tidak lagi mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah.

    "Penerapan new normal tanpa mempersiapkan protokol kesehatan baru akan sangat berbahaya dan berpotensi menyebabkan gelombang baru penularan Covid-19," ujarnya.

    Selama transisi ini, Mujiyono menyarankan pemerintah berfokus untuk mengendalikan dampak dari arus balik warga dari berbagai daerah ke Jakarta dan penyebaran wabah Covid-19 di tempat kerja hingga sarana transportasi umum oleh pekerja komuter dari Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

    Selain itu, Mujiyono meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menugaskan setiap perusahaan untuk mendata karyawannya yang melakukan mudik lebaran dan melakukan tes PCR/TCM kepada karyawan tersebut sebelum dapat beraktivitas kembali.

    Selama hasil tes belum dapat mengkonfirmasi status kesehatan pegawai/karyawan tersebut, katanya, maka dilakukan karantina mandiri di rumah dan tidak diperbolehkan beraktivitas di kantor.

    "Setiap perusahaan wajib melakukan pengawasan terhadap kesehatan karyawan," tuturnya. "Pegawai pemerintah juga harus diterapkan hal yang sama."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jokowi Marah karena Tersulut Lambatnya Stimulus Kredit

    Presiden Joko Widodo geram karena realisasi anggaran penanganan pandemi masih minim. Jokowi marah di depan para menteri dalam sidang kabinet.