TEMPO.CO, Jakarta - Komisi E DPRD DKI menjadwalkan rapat pembahasan ihwal pendistribusian bantuan sosial atau bansos oleh pemerintah selama masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB Jakarta) di DPRD DKI, Selasa, 9 Juni 2020.
Anggota Komisi Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD DKI, Idris Ahmad, mengatakan Selasa ini merupakan rapat ketiga tentang evaluasi pendistribusian bansos yang diberikan pemerintah daerah dan pusat. "Setiap fase PSBB berakhir kami selalu mengadakan evaluasi. Kami ingin melihat data penerima bansos dari fase pertama sampai ketiga," kata Idris saat dihubungi.
Idris mengatakan rapat kerja Komisi E bakal membahas bansos yang dikucurkan dari APBD DKI dan APBN. Pada fase pertama pendistribusian bansos, kata dia, terdapat banyak kesalahan baik data maupun teknis pendistribusian.
Pada tahap pertama penyaluran bansos, Pemprov DKI Jakarta mendistribusikan 1.178.173 kepala keluarga dari target 1,2 juta KK. Nilai tiap paket bansos seharga Rp 149.500. "Pada tahap kedua bansos lebih banyak dan lebih baik dalam pendistribusiannya yang kami lihat," ucap Idris.
Distribusi bansos tahap dua menyasar 2,1 juta warga prasejahtera. Pendistribusian dilaksanakan sejak 14-22 Mei 2020. Kata Idris, Pemprov DKI telah menggelontorkan Rp 300 miliar untuk bansos.
"Kami ingin melihat kembali, apakah anggaran yang sudah digunakan ini tepat sasaran," ujarnya. Menurut Idris, saat ini pemerintah mulai mendistribusikan bansos tahap ketiga. Namun belum semua warga mendapatkannya.
Bansos tahap tiga dibagi per wilayah antara pusat dan daerah. "Jadi yang sudah dapat bansos dari daerah, tidak lagi dapat dari pusat. Sebab, sudah dibagi per wilayah," ucap Idris. "Kami juga ingin mempertanyakan anggaran bansos DKI selama ini."
IMAM HAMDI
