TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak ingin percontohan bike sharing di Ibu Kota dimulai dari kantor pemerintahan yang menyasar aparatur sipil negara (ASN). Dia menganggap, kesadaran ASN menggunakan sepeda hanya muncul jika diminta bos.
"Rasanya kalau mulai dari ASN kurang nendang. ASN itu bukan lihat ada sepeda, lihat ada atasan. Kalau atasan pakai, saya pakai. Kalau atasan tidak pakai, tidak pakai," kata Anies saat memimpin rapat yang disiarkan Youtube pemerintah DKI.
Rapat berlangsung pada 29 Juni 2020. Video rapat diunggah ke Youtube pemerintah DKI pada 2 Juli 2020.
Anies menuturkan, pemanfaatan sepeda oleh ASN akan berjalan jika ada instruksi dari pimpinan. Kampanye penggunaan bike sharing kepada masyarakat lebih efektif dengan menggandeng kelompok anak muda yang dapat menciptakan tren.
Dia mencontohkan anak-anak muda atau profesional yang gemar mengunggah foto ke media sosial. "Lebih efektif kalau kita menjangkau kelompok-kelompok yang berpengaruh untuk membentuk opini, Bukan hanya opini, membentuk kebiasaan baru," ucap dia.
Dalam rapat itu Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo berencana memberlakukan bike sharing di enam titik. Lokasi yang disasar adalah kantor pemerintahan Jakarta agar mendorong ASN terlebih dulu memanfaatkan fasilitas bike sharing. Harapannya, ASN dapat menjadi contoh bagi masyarakat.
Bike sharing merupakan penyediaan sepeda yang ditempatkan di titik-titik tertentu. Tujuannya memudahkan warga berpindah dari titik asalnya menuju transportasi umum.
Pemerintah DKI bekerja sama dengan Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia menggondok konsep bike sharing. Sementara eksekusinya, DKI menggandeng operator penyedia sepeda.
