Anies Ingin Tarif Ojek Online Diintegrasikan Lewat Jak Lingko

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menunjukkan kartu Jak Lingko yang ia gunakan untuk naik MRT Jakarta dan bus Transjakarta di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Senin, 1 April 2019. TEMPO/M Julnis Firmansyah

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menunjukkan kartu Jak Lingko yang ia gunakan untuk naik MRT Jakarta dan bus Transjakarta di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Senin, 1 April 2019. TEMPO/M Julnis Firmansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menginginkan tarif dan sistem pembayaran transportasi dalam jaringan (daring) seperti ojek online dan taksi online diintegrasikan dengan moda lainnya melalui PT Jak Lingko Indonesia.

    "Ketika kami menetapkan bahwa kata kunci menyelesaikan masalah transportasi umum di Jakarta adalah integrasi, maka Pemprov mulai memastikan semua moda di bawah pengelolaan DKI terintegrasi (jalurnya)," kata Anies di Gedung Kemenhub, Jakarta, Rabu, 15 Juli 2020.

    Saat ini sistem tarif yang menyambungkan perusahaan milik daerah dan negara diintegrasikan. "Keinginannya semua moda transportasi termasuk milik swasta dari taksi dan ojek online," katanya.

    Dengan adanya Jak Lingko Indonesia yang mengelola sistem pembayaran, kata Anies, akan jauh lebih memudahkan untuk mengintegrasikan satu moda transportasi dengan yang lainnya. Bukan hanya soal integrasi jalur, tapi juga tarif dan sistem pembayarannya.

    PT Jak Lingko Indonesia yang didirikan oleh PT MRT Jakarta (20 persen), PT Trans Jakarta (20 persen), PT Jakpro/LRT (20 persen) dan PT MITJ/MRT dan KAI (40 persen) akan mengelola pengintegrasian tarif dan tiket di moda transportasi di Jakarta yang terdiri atas bus Transjakarta, MRT Jakarta, LRT Jakarta dan Kereta Komuter (KRL) melalui sistem Electronic Fare Collection (EFC) dengan kemungkinan digunakan alat berupa kartu serta ponsel (QR Code).

    Jak Lingko Indonesia akan berperan dalam memproses transaksi di berbagai moda tersebut yang kemudian diteruskan ke berbagai perbankan. Untuk harganya akan ditentukan berdasarkan jarak perjalanan pengguna transportasi tersebut.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Anggaran Rp 28,5 Triliun untuk Gaji Ke-13 di Bulan Agustus 2020

    Pemerintah menyalurkan gaji ke-13 PNS pada Senin, 10 Agustus 2020. Ada sejumlah kelompok yang menerima gaji itu dari anggaran Rp 28,5 triliun.