Koalisi Masyarakat Minta DKI Fleksibel dalam Pendistribusian Bansos Covid-19

Demikian juga bagi mereka yang tidak bisa mengakses pemerintahan lokal seperti RT, RW, kelurahan, kecamatan karena permasalahan domisili yang tidak tetap, atau memiliki masalah sosial-ekonomi yang tidak memungkinkan mereka berafiliasi pada komunitas tertentu secara tetap.

"Mereka harus dibuka peluang untuk mendaftarkan diri secara langsung di pemerintahan yang lebih tinggi seperti di tingkat kota atau provinsi."

Lebih jauh Gunardi menyarankan pemerintah daerah mempersiapkan alternatif lain untuk menyediakan bantuan kepada warga miskin. Sebab, bantuan program keluarga harapan (PKH) dari pemerintah pusat tidak cukup untuk membantu seluruh warga DKI yang membutuhkan. "Apalagi pandemi ini berpotensi masih berlanjut sampai tahun depan."

Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria menyambut baik keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pendistribusian bansos DKI. Bansos DKI bakal diberikan hingga Desember mendatang. DKI, kata Riza, telah menyiapkan anggaran Rp 5,32 triliun untuk tiga aspek bantuan selama pandemi.

Ketiganya yaitu penanganan kesehatan, jaringan pengaman sosial dan sembako, serta stimulus ekonomi. "Kehadiran teman teman di sini sangat membantu dalam pengawasan pendistribusian bansos di DKI."

Pemerintah, kata dia, berharap masyarakat ikut terlibat memperbaiki pendataan penerima bansos penerima PKH, disabilitas, KJP plus dan sebagainya. Sejauh ini pemerintah telah melibatkan seluruh komponen hingga tingkat paling bawah seperti lurah, RT dan RW dalam penyaluran bansos ini.

"Kami juga akan terbuka dan membuka data seluruhnya dalam penanggulangan wabah ini," ujarnya.

• Sebelumnya
• 1
• 2