TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Advokasi Urban Poor Consortium (UPC) Gugun Muhammad mengatakan, pendekatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam penataan kampung berbeda dengan gubernur sebelumnya.
"Yang tadinya semua top down lalu menganggap kampung itu hanya dari sisi legal dan ilegal saja, sehingga selalu dikalahkan. Sekarang dengan pendekatan yang baru," kata dia saat dihubungi, Selasa, 18 Agustus 2020.
Gugun menyatakan hal ini terkait mulai dibangunnya kembali Kampung Akuarium di Penjaringan, Jakarta Utara. Anies pada 17 Agustus 2020 memulai groundbreaking pembangunan kampung yang sempat digusur di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok itu.
Saat itu, warga disebut tinggal di tanah ilegal. Ahok juga berencana membangun tanggul laut atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) fase A di lokasi itu.
Menurut Gugun, gubernur sebelum Anies menganggap warga kampung sebagai penjarah tanah negara. Kebijakan hukum yang dikeluarkan pun tidak melibatkan warga.
Gugun mencontohkan pembuatan Peraturan Daerah DKI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR dan Zonasi) yang tak didiskusikan terlebih dulu dengan penduduk setempat di 15 kampung jaringan UPC.
"Jangankan dilibatkan, waktu itu tahu aja enggak (kalau) ada peraturan zonasi itu," ujar dia.
Sementara di era Anies, diskusi dengan warga itu berjalan. Pemerintah DKI, pihak swasta, dan warga bersama-sama mendesain penataan Kampung Akuarium yang masuk dalam program community action plan (CAP). Di tanah seluas 10.300 meter persegi itu rencananya akan didirikan hunian vertikal yang dinamakan Kampung Susun Akuarium.
"Pendekatan baru ini adalah pendekatan yang partisipatif atau gubernur bilang kolaboratif. Artinya, rencana-rencana itu dibuat bersama lalu warga punya aspirasi, pemda (pemerintah daerah) juga. Itu yang dinegosiasikan lalu diambil keputusan," jelas dia.
