Kebijakan PSBB pemerintah berhasil menekan reproduksi virus hingga di bawah angka 1. Pemerintah pun memulai menerapkan PSBB Transisi. Selama masa PSBB Transisi, kata dia, angka reproduksi naik di angka 1 dan masih terus bertahan hingga diperpanjang hingga tahap keempat ini.
"Sampai sekarang angkanya masih stabil di angka 1,1. Artinya penularan wabah masih bisa terkendali."
Selain itu, faktor lain pemerintah sulit mengembalikan pengetatan PSBB seperti di awal karena perekonomian telah limbung. Pemerintah DKI tidak bakal bisa menutup perkantoran atau kementerian milik pemerintah pusat jika ingin mengembalikan kebijakan pembatasan sosial yang ketat.
Menurut Pandu, yang bisa dilakukan pemerintah daerah adalah menutup perkantoran sementara yang telah menjadi klaster penularan wabah ini. Itu pun, kata Pandu, pemerintah daerah tidak punya kewenangan dalam menutup kantor milik pemerintah pusat.
Ia mengatakan pemerintah DKI pun tidak leluasa menentukan kebijakan karena pemerintah pusat banyak ikut campur dalam kebijakan daerah. "Di DKI masalahnya pelik. Campur tangan pusat sangat besar," ujarnya. "Padahal tugas pemerintah pusat mengkoordinasikan kebijakan antar daerah atau kementerian," kata Pandu Riono.
