Anies Baswedan Dihajar Menteri Soal PSBB Total, Pengamat: Ada yang Tak Beres

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. ANTARA

    Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta -Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, mengatakan ada yang tak beres dengan pertentangan para menteri kabinet terhadap rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali memperketat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

    Sebab, menurut dia, Presiden Joko Widodo alias Presiden Jokowi sudah menyampaikan dalam rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat pada 7 September 2020 bahwa kesehatan menjadi penting.

    Baca juga: Anies Baswedan Sebut Secara Umum PSBB Total Serupa Pengetatan PSBB, Artinya?

    "Sekarang (Anies) dihajar habis-habisan oleh kabinet. Hal-hal semacam ini tidak beres, kan seharusnya semua saling mendukung," kata dia dalam diskusi virtual acara Prespektif Indonesia, Sabtu, 12 September 2020.

    Agus mengutarakan, pemerintah telah mengeluarkan dana yang sangat besar untuk menanggulangi pandemi Covid-19. Sayangnya, hingga kini, pemerintah hampir tidak bisa menyelesaikan penularan virus Corona. Tenaga medis pun lamban laun berguguran.

    Pasien positif Covid-19 di tingkat nasional kian melonjak setiap harinya. Saat ini penambahan pasien baru yang terinfeksi positif Corona tak kurang dari 3 ribu orang. Total pasien Covid-19 nasional per 11 September mencapai 210.940 orang.

    "Biaya sudah dikeluarkan sangat besar dan hampir tidak bisa membereskan ini," ucapnya.

    Pernyataan Jokowi inilah yang mendasari Anies Baswedan menarik rem darurat guna menyetop PSBB transisi diganti PSBB Total.

    Anies memutuskan kembali menerapkan PSBB mulai 14 September. Namun, para menteri kabinet justru mempertentangkan keputusan ini.

    Dari sumber Tempo, kritikan datang dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Mereka mempersoalkan ekonomi negara bakal semakin terpuruk dengan diterapkannya PSBB Total Jakarta.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Febri Diansyah dan Jumlah Mereka yang Pamit dari KPK 5 Tahun Terakhir

    Mantan Kepala Biro Humas KPK, Febri Diansyah, menyatakan telah mengajukan surat pengunduran diri. Selama 5 tahun terakhir, berapa pegawai yang pamit?