4 Fakta DPRD DKI Rapat Anggaran di Puncak, Tuai Kritik dan Kecurigaan Fitra

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana rapat Bapemperda DPRD DKI membahas pasal-pasal Raperda tentang Penanggulangan Covid-19 di Gedung DPRD DKI pada Rabu, 7 Oktober 2020. TEMPO/ Achmad Assegaf

    Suasana rapat Bapemperda DPRD DKI membahas pasal-pasal Raperda tentang Penanggulangan Covid-19 di Gedung DPRD DKI pada Rabu, 7 Oktober 2020. TEMPO/ Achmad Assegaf

    TEMPO.CO, Jakarta - DPRD DKI Jakarta memilih menggelar rapat anggaran di Hotel Jaya Raya, Puncak, Kabupaten Bogor pada 20-21 Oktober 2020. Mereka memilih membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) DKI 2020 di Puncak karena alasan Covid-19. 

    Ini kedua kalinya rapat dewan yang tercatat diselenggarakan di luar Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat sejak pandemi Covid-19. Rapat di luar kantor Kebon Sirih pertama dilakukan pada awal September.

    Saat itu, anggota DPRD DKI memilih menggelar rapat komisi di Restoran Pulau Dua, Senayan, untuk menghindari penularan Covid-19 meski gedung DPRD sudah disterilkan. Ada dua rapat komisi DPRD DKI yang digelar di Restoran Pulau Dua itu, yakni rapat Komisi B Bidang Perekonomian dan Komisi C Bidang Keuangan.

    Berikut fakta pembahasan RAPBD-P DKI 2020:
    1. Menghindari penularan Covid-19

    Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris DPRD DKI Jakarta Hadameon Aritonang mengklaim pemindahan lokasi rapat  pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) 2020 ke kawasan Puncak untuk menghindari penularan Covid-19. Menurut dia, dewan mengusulkan perhelatan di luar kantor ini dalam rapat badan musyawarah alias bamus pekan lalu dan disepakati. 

    "Kalau di sini (Puncak) kan tempatnya terbuka. Kalau di DPRD nggak ada ventilasinya. Gedungnya tertutup," kata Hadameon saat dihubungi, Rabu, 21 Oktober 2020.

    2. Rapat maraton
    Hadameon menuturkan ada dua rapat anggaran berbeda yang dibahas. Di hari pertama pada 20 Oktober, RAPBD-P 2020 dibahas dalam rapat Badan Anggaran alias Banggar DPRD.

    Rapat dilanjutkan oleh lima komisi bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terkait di hari berikutnya.

    3. Rapat di luar kantor dikritik
    Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah Hasan mengkritik perhelatan rapat di luar Gedung DPRD. Menurut dia, dewan seharusnya tetap rapat di kantor dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara ketat. Dengan begitu, warga dapat mengawasi rapat tersebut.

    Alasan untuk menghindari penularan Covid-19, dia menganggap, tidaklah tepat. Sebab, kawasan Bogor masih masuk zona merah penularan virus corona. Misbah berpendapat rapat di luar Ibu Kota ini mengindikasikan agar serapan anggaran 2020 tampak cukup tinggi.

    Baca juga: DPRD DKI Rapat di Puncak, Fitra: Waspadai Anggaran Siluman

    Hal itu meningat ada biaya perjalanan dinas, penginapan, dan akomodasi yang terpakai. "Ini sepertinya bukan untuk menghindari Covid-19. Karena di Bogor pun masuk zona merah, tapi lebih untuk serapan anggaran," ujarnya.

    4. Rawan anggaran siluman
    Misbah mengkhawatirkan terjadi penyelewengan anggaran dalam rapat pembahasan APBD DKI di luar Jakarta. Salah satunya ada 'titipan' anggaran janggal yang kemudian disepakati dewan.

    Dia meyakini kualitas dan akuntabilitas APBD 2020 menjadi rendah jika rapat anggaran dilakukan sembunyi-sembunyi. "Yang dikhawatirkan ada kesepakatan gelap atau anggaran-anggaran siluman yang ingin disisipkan di komponen kegiatan atau program," ujarnya.

     


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PPKM, Polda Metro Jaya Tutup 10 Ruas Jalan Akibat Lonjakan Kasus Covid-19

    Polisi menutup 10 ruas jalan di sejumlah kawasan DKI Jakarta. Penutupan dilakukan akibat banyak pelanggaran protokol kesehatan saat PPKM berlangsung.