TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan Pemprov DKI membuat program pengaman atau bantuan sosial untuk memasok bahan kebutuhan pokok yang dilakukan pada April 2020 sebagai langkah preventif menciptakan stabilitas.
"Kalau stabilitas itu tidak gratis, stabilitas itu ada biayanya, tapi inilah biaya yang harus kita lakukan untuk memastikan bahwa Jakarta bertahan," ujar Anies dalam webinar penanganan Covid-19 yang digelar di Jakarta, Selasa, 24 November 2020.
Anies mengatakan untuk memulihkan perekonomian pada masa pandemi Covid-19 ini, Pemprov DKI selain menyasar masyarakat rentan dengan bansos, juga memberikan relaksasi bagi para pengusaha besar hingga usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM.
Anies mengklaim Pemprov DKI Jakarta telah menerbitkan 105.000 izin bagi pelaku UMKM di Jakarta yang dilakukan selama empat bulan terakhir. Ia menyebut hal itu dilakukan dengan cara jemput bola.
"Kami melakukan jemput bola, mendatangi usaha kecil mikro, memberikan izin kepada mereka. Dan dalam empat bulan menerbitkan 105.000 izin untuk masyarakat," ujar Anies.
Menurut mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu, penerbitan izin bagi UMKM tersebut dilakukan dengan tujuan agar masyarakat mudah mendapatkan akses ke perbankan dan memiliki keleluasaan untuk mendapatkan mitra. Hal ini diharapkan dapat mendorong para pelaku UMKM untuk bisa bergerak lebih baik lagi.
"Jadi, ini dalam empat bulan ada 105.000 pelaku yang statusnya legal dan kami berharap ini bisa mendorong mereka untuk bergerak lebih baik lagi," kata Anies.
Bahkan, Pemprov DKI Jakarta juga, kata Anies, melibatkan UMKM dalam program penanggulangan Covid-19 seperti pembuatan masker di Jakarta.
"Kita memproduksi sebanyak 22 juta masker. Sebanyak 22 juta masker ini dibagikan secara gratis, hitungannya itu satu orang dua masker," ujarnya.
Sementara itu, untuk berbagai relaksasi bagi para pengusaha, Anies menyebutkan bahwa Pemprov DKI Jakarta juga berencana untuk merelaksasi pajak dan berencana membahasnya dengan para pelaku usaha.
"Kemudian, ke depan ada relaksasi pajak yang kami lakukan, baik terkait dengan PBB maupun pembebasan-pembebasan atas sanksi-sanksi pajak yang selama ini ada. Ini masih kami bahas terus, terutama menuju akhir tahun," tutur Anies.
Sejak Maret 2020, DKI Jakarta, seperti kota lain di dunia dilanda pandemi Covid-19. Anies kemudian menetapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB.
Pembatasan ini membuat pergerakan orang dibatasi yang berakibat pada perekonomian. Hingga kini, Jakarta belum terbebas dari pandemi ini.
Bahkan Gubernur Anies Baswedan sempat menarik rem darurat dan memberlakukan PSBB kembali. Setelah kondisi dianggap stabil, Anies kemudian menerapkan PSBB transisi.
Mulai kemarin, PSBB transisi kembali diperpanjang hingga 6 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 1.100 Tahun 2020.
Anies mengatakan, berdasarkan data-data epidemiologis selama penerapan PSBB masa transisi dua pekan terakhir, kondisi wabah Covid-19 DKI Jakarta masih terkendali dan menuju aman, namun harus tetap diwaspadai.
