TEMPO.CO, Jakarta -Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, August Hamonagan mengatakan pandangan umum yang dibacakan dalam rapat paripurna terkait kenaikan Rancangan Kerja Tahunan (RKT) dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD 2021 merupakan sikap akhir partainya.
August menyebut PSI dengan tegas menolak dan tidak setuju dengan kenaikan tersebut.
“Untuk itu supaya hal ini tidak simpang siur, tidak pernah ada kami iyakan adanya kenaikan tersebut,” tutur August dalam keterangan pers secara daring pada Kamis, 3 Oktober 2020.
Baca juga : Gaduh Rencana Tunjangan DPRD DKI Naik, Ketua Komisi A Sebut Suara PSI Terpecah
Ia menjelaskan, saat pembahasan KUA-PPAS APBD 2021 muncul pembentukan panitia khusus RKT. Menurut dia, waktu pembahasan yang dijadwalkan pun cukup singkat, sekitar 1-2 pekan. Menyikapi hal itu, Fraksi PSI berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Wilayah mereka.
"DPW memberikan arahan kepada kami yang mana kami perlu menyampaikan wakil dalam pansus RKT itu. Kami diwakili oleh 2 orang,” tutur dia.
Dalam pembahasan, poin kenaikan pendapatan anggota dewan muncul. August beranggapan perlu waktu untuk mengkaji poin-poin kenaikan itu. Namun, karena waktunya mepet, August mengklaim pihaknya tak mendapatkan kejelasan mengenai aturan yang lebih rinci mengenai RKT yang tengah dibahas.
Seperti diketahui sebelumnya, DPW PSI Jakarta mengeluarkan instruksi kepada anggotanya di fraksi DPRD untuk menolak usulan kenaikan RKT. Sikap itu dikritisi sejumlah anggota dewan yang lain. Ketua Komisi Pemerintahan DPRD DKI Jakarta Mujiyono sebelumnya mengatakan usulan kenaikan tunjangan legislator telah disetujui oleh semua fraksi dalam rapat pimpinan.Mujiyono menuturkan usul kenaikan tunjangan dewan pertama kali muncul dalam rapat pimpinan gabungan panitia khusus RKT dan revisi tata tertib dewan.
Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi menginformasikan bahwa akan diusulkan kenaikan tunjangan karena sudah tiga tahun tidak naik. Mujiyono menuturkan dalam rapat pansus PSI mengirim dua anggotanya yaitu Anggara Wicitra dan Justin Adrian Utayana. Seluruh wakil fraksi dalam pansus RKT menyetujui usul tunjangan. PSI juga menandatangani notulensinya.
Sebagai ketua Komisi A, Mujiyono mengakselerasikan usulan itu dengan anggaran kegiatan yang ada di Sekretariat DPRD. Maka muncul angka Rp 580 miliar di Sekretariat DPRD DKI, untuk penambahan tunjangan dan kegiatan yang ada di dewan.
Saat disampaikan ada penambahan Rp 580 miliar, kata Mujiyono, PSI menyetujui penambahan itu. Total tambahan di Sekretariat DPRD mencapai Rp 620 miliar, yang Rp 580 miliar di antaranya untuk berbagai kegiatan dewan. "Kenapa di forum Badan Anggaran dan pansus tidak protes? Di ujung jalan mereka balik badan," tutur politikus Partai Demokrat itu.
