13 Jam Diperiksa, Ketua PA 212 Jelaskan Kronologi Aksi 1812

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang massa aksi beristirahat di tengah pengawalan petugas kepolisian saat mengikuti aksi 1812 di Jl Abdul Muis, Jakarta, Jumat, 18 Desember 2020. Petugas gabungan dari unsur TNI-Polri dan Pemprov DKI Jakarta memukul mundur massa yang menolak dibubarkan guna menghindari kerumunan. Sebanyak 5.000 personel gabungan mengawal dan mengamankan unjuk rasa 1812 di kawasan MH Thamrin. Dalam aksi tersebut ada tiga tuntutan diserukan yakni meminta kasus penembakan enam anggota laskar FPI diusut tuntas, mendesak agar Imam Besar FPI Muhammad Rizieq Shihab dibebaskan tanpa syarat, dan setop diskriminasi hukum. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    Seorang massa aksi beristirahat di tengah pengawalan petugas kepolisian saat mengikuti aksi 1812 di Jl Abdul Muis, Jakarta, Jumat, 18 Desember 2020. Petugas gabungan dari unsur TNI-Polri dan Pemprov DKI Jakarta memukul mundur massa yang menolak dibubarkan guna menghindari kerumunan. Sebanyak 5.000 personel gabungan mengawal dan mengamankan unjuk rasa 1812 di kawasan MH Thamrin. Dalam aksi tersebut ada tiga tuntutan diserukan yakni meminta kasus penembakan enam anggota laskar FPI diusut tuntas, mendesak agar Imam Besar FPI Muhammad Rizieq Shihab dibebaskan tanpa syarat, dan setop diskriminasi hukum. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Persaudaraan Alumni atau PA 212 Slamet Ma'arif menjalani pemeriksaan di Kantor Kepolisian Daerah Metro Jaya selama kurang lebih 13 jam sejak Senin siang, 4 Januari 2021 pukul 11.00 WIB.

    Slamet dipanggil karena ikut terlibat dalam Aksi 1812 pada 18 Desember 2020, yang berujung pembubaran dan penangkapan beberapa demonstran oleh polisi.

    "Hari ini diperiksa terkait dengan kasus demo tanggal 18 Desember 2020 yang tidak jadi. Memang dugaannya tidak patuh terhadap adanya wabah Covid-19," ujar kuasa hukum Slamet, Achmad Michdan, selepas pemeriksaan, Selasa dinihari, 5 Januari 2021 pukul 00.10 WIB.

    Dalam pemeriksaan itu, Achmad mengatakan kliennya ditanyai mengenai tahu atau tidak terkait adanya larangan agar tidak berdemo. Menurut dia, Slamet menjelaskan bahwa koordinator lapangan aksi tersebut sudah memberitahukan rencana aksi demo tesebut kepada Direktorat Intelijen dan Keamanan (Intelkam) Polda Metro Jaya.

    Dari sana, ia mengklaim bahwa demo dapat dilakukan di depan Patung Kuda, Jakarta Pusat. "Saat itu Intelkam menyatakan bahwa bisa, bahkan sudah dikoordinasikan dilakukan di depan patung kuda. Tapi memang ada imbauan supaya tidak terlalu banyak," ujar Achmad.

    Baca juga: Perusakan Mobil Ketum PA 212, Munarman FPI: Kami Tahu Otak Pelakunya

    Setelah menjelaskan hal tersebut, Achmad berujar Slamet Maarif pun diberitahu bahwa ada imbauan dari Bagian Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya bahwa tidak boleh berkumpul dan berdemo. Dari sana, Achmad mempertanyakan adanya perbedaan informasi dari kepolisian.

    "Ini kan intelkam adalah kepolisian dan pemerintah juga. Dalam hal ini tentu saja berkaitan dengan apakah tahu bahwa imbauan dari Humas Polda bahwa tidak boleh berkumpul demo, sedangkan korlap sudah memberitahu kepada Intelkam. Harusnya Intelkam tidak boleh bicara seperti itu. Harusnya dibilang jangan karena kondisi Covid-19. Tapi ini tidak, hasil komunikasi dengan intelkam mengatakan silakan, tapi kurangi orangnya," ujar dia.

    Selain itu, pada kenyataannya, Achmad mengatakan bahwa pada 18 Desember 2020 itu demo tidak jadi dilakukan dan dibubarkan. Saat itu, kata dia, Slamet Maarif di Cawang. Saat tahu demo itu dibubarkan, Achmad berujar Slamet telah mengimbau peserta untuk pulang ke rumah masing-masing. "Jadi membubarkan diri dan kembali."

    Selain soal rencana aksi, Achmad berujar Slamet Ma'arif juga ditanyai mengenai imbauan bahwa aksi tersebut dilakukan sebagai bagian dari usaha mencari keadilan atas terbunuhnya enam orang laskar Front Pembela Islam alias FPI. "Dalam hal ini beliau menjelaskan panjang lebar 34 pertanyaan 14 halaman, dan dijawab dengan baik," ujar dia.

    Sebelumnya, polisi membubarkan aksi 1812 yang digelar PA 212. Polisi menyebut alasannya adalah karena Jakarta masih dalam masa PSBB.

    Saat membubarkan aksi tersebut, Polisi menangkap sebanyak 455 pendemo di sekitar kawasan Jabodetabek.

    "Dari 455 itu ada tujuh jadi tersangka, rinciannya lima karena bawa senjata tajam dan dua narkoba, sudah dilakukan penahanan," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus

    Selain itu, Yusri mengatakan pihaknya akan memanggil Korlap Aksi 1812 Rijal Kobar. Dalam kesempatan berbeda, Rijal mengatakan pihaknya siap bertanggung jawab atas kerumunan di aksi tersebut dan dipanggil polisi.

    CAESAR AKBAR | M JULNIS FIRMANSYAH


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perkiraan Ukuran Tubuh Megalodon, Pemangsa Zaman Purba

    Setelah berbagai macam penelitian yang dilakukan para ahli, akhirnya mereka bisa menyimpulkan perkiraan ukuran tubuh Megalodon, sang hiu purba.