Pengamat: Jika Pilkada Digelar 2022, Anies Baswedan Dapat Panggung

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, menyapara warga saat meninjau RSUD Cengkareng. Facebook/@Anies Baswedan

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah partai di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong agar pemilihan kepala daerah atau Pilkada tetap digelar pada 2022 dan 2023. Dorongan itu muncul dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu yang berlangsung di DPR.

Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari menilai dorongan itu sebagai upaya sejumlah partai dalam mempertahankan calon yang akan diusung dalam pemilu presiden atau Pilpres 2024.

Qodari mencontohkan Anies Baswedan sebagai salah satu sosok yang digadang-gadang bakal diusung dalam pemilihan presiden. Jika dorongan elite politik di DPR supaya normalisasi pilkada diundur hingga 2027, maka, Pemilihan Gubernur DKI Jakarta pun akan digelar pada 2022.

Baca juga: Mardani Tanya Soal Logo Baru PKS, Anies Baswedan: Kedatangannya Bawa Cahaya

“Kalau tidak ada pilkada maka kemudian Anies tidak menjabat tahun 2022-2024 karena diisi Plt,” kata Qodari lewat pesan suara yang ia kirim pada Rabu, 27 Januari 2021.

Namun, jika pilkada tetap digelar pada 2022, Anies akan mendapat panggung politik kembali.  “Apabila menang, terpilih kembali, maka akan punya panggung lagi di pemerintahan selama 2 tahun,” ujar dia.

Qodari mengatakan pilkada di Jakarta menjadi penting lantaran memiliki eksposur yang luas. Tak jarang pesta demokrasi di Ibu Kota itu dijuluki “pilkada rasa pilpres.” Walaupun, ada pilkada di wilayah lain yang tak kalah penting dan berpotensi memunculkan calon alternatif yang dapat maju dalam pilpres, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dengan jumlah pemilih lebih besar dari Jakarta.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Saan Mustopa mengatakan hampir seluruh fraksi sepakat bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak dinormalisasi dan diadakan pada 2022 dan 2023. Kecuali PDI Perjuangan yang memberikan catatan ingin pilkada serentak digelar 2024, dan Partai Gerindra yang belum menyampaikan sikap.

"Sama sekali Partai Gerindra itu ketika menyusun draf itu (RUU Pemilu) tidak memberikan sikap apapun terkait draf ini, dia akan menunggu di pembahasan. Tapi, di luar itu, PDI Perjuangan saja yang memberi catatan, yang lain-lain ingin-nya normal. Normal, dinormalisasikan," kata Saan, Selasa 26 Januari 2021. Menurut dia, DPR sedang menjadwalkan ulang penyelenggaraan pilkada sehingga akan kembali dinormalkan sesuai masa periode lima tahun.

Seperti diketahui, dalam Undang Undang Nomor 10/2016 tentang Pilkada, pilkada tahun 2022 dan 2023 dilakukan serentak pada 2024. "Kalau soal itu dalam revisi UU pemilu kita menggabungkan UU Nomor 10 (tahun 2016) tentang Pilkada dan UU nomor 7 (tahun 2017) tentang Pemilu. Itu disatukan menjadi UU Pemilu," ujar politikus Partai NasDem itu.

Jadi, kata dia, daerah yang dalam UU diatur menggelar pilkada pada 2024 dinormalkan menjadi pada 2022 karena telah melaksanakan pilkada pada 2017, demikian pula daerah yang pilkada nya 2018 akan melaksanakan pilkada lagi pada 2023. "Kalaupun ada keinginan disatukan itu di 2027, tapi itu belum final disatukan itu," kata dia.






Prabowo Nyatakan Siap Maju Jadi Capres 2024

6 jam lalu

Prabowo Nyatakan Siap Maju Jadi Capres 2024

Prabowo menyatakan siap jadi capres 2024. Hal ini diungkapkan saat pidato di Rapimnas Partai Gerindra di Sentul, Bogor malam ini.


Jajal Sistem Tarif Integrasi Jakarta, Terhambat di Pembayaran dan Scan Barcode

7 jam lalu

Jajal Sistem Tarif Integrasi Jakarta, Terhambat di Pembayaran dan Scan Barcode

Tempo mendapati sejumlah kendala saat menjajal penerapan sistem tarif integrasi antarmoda ini


Jokowi Bicara Soal Kabar Dukungan untuk Prabowo dan Ganjar di Pilpres 2024

9 jam lalu

Jokowi Bicara Soal Kabar Dukungan untuk Prabowo dan Ganjar di Pilpres 2024

Jokowi angkat bicara soal kabar dukungan dia kepada Prabowo dan Ganjar untuk maju dalam Pilpres 2024.


Anies Belum Cabut Pergub Penggusuran Warisan Ahok, PSI: Cuma Retorika

10 jam lalu

Anies Belum Cabut Pergub Penggusuran Warisan Ahok, PSI: Cuma Retorika

Politikus PSI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo, menilai Anies Baswedan sebenarnya masih membutuhkan pergub penggusuran warisan Ahok


Thomas Lembong Bocorkan Alasan Perombakan Direksi Ancol: Pecah Belah, Tidak Kompak

11 jam lalu

Thomas Lembong Bocorkan Alasan Perombakan Direksi Ancol: Pecah Belah, Tidak Kompak

Thomas Lembong memberikan bocoran siapa saja pihak-pihak yang akan menempati kursi baru Dewan Direksi Ancol.


Thomas Lembong Sebut Anies Baswedan Restui Perombakan Direksi dan Komisaris Ancol

12 jam lalu

Thomas Lembong Sebut Anies Baswedan Restui Perombakan Direksi dan Komisaris Ancol

Komut PT Pembangunan Jaya Ancol Thomas Lembong menyebut Dewan Direksi saat ini terlalu berpolitik untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok


Anies Baswedan Bakal Pimpin Upacara HUT Kemerdekaan RI ke-77 di Plaza Selatan Monas

13 jam lalu

Anies Baswedan Bakal Pimpin Upacara HUT Kemerdekaan RI ke-77 di Plaza Selatan Monas

Upacara HUT Kemerdekaan RI di Monas dilaksanakan sebelum kirab Bendera Merah Putih yang menjadi rangkaian upacara HUT RI ke-77 di Istana Merdeka.


Poin-poin Aturan Tentang Penerapan Tarif Integrasi di Jakarta

13 jam lalu

Poin-poin Aturan Tentang Penerapan Tarif Integrasi di Jakarta

Anies Baswedan mengeluarkan Keputusan Gubernur tentang pemberlakuan tarif integrasi di 3 angkutan umum massal, Transjakarta, MRT dan LRT.


Partai Berkarya dan Partai Buruh Daftar Jadi Calon Peserta Pemilu 2024 Hari Ini

13 jam lalu

Partai Berkarya dan Partai Buruh Daftar Jadi Calon Peserta Pemilu 2024 Hari Ini

Partai Berkarya dan Partai Buruh mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2024 di KPU hari ini.


RUPS Ancol Pekan Depan Rombak Direksi, Thomas Lembong: Diisi Profesional

14 jam lalu

RUPS Ancol Pekan Depan Rombak Direksi, Thomas Lembong: Diisi Profesional

Komisaris Utama Pembangunan Jaya Ancol Thomas Lembong mengatakan Anies Baswedan dan Grup Jaya sepakat mengembalikan manajemen Ancol murni profesional.