Pemerintah Larang Mudik Lebaran, Wagub DKI: Masih Bisa Videocall

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyarankan penduduk Ibu Kota menunda mudik lebaran tahun ini. Menurut dia, silaturahmi lebaran tetap bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi.

"Mudik tidak mesti harus ketemu. Sekarang ada digital, ada teknologi, ada IT, bisa melalui handphone, WA, bisa melalui Videocall dan lainnya" kata Riza di Balai Kota DKI, Jumat, 26 Maret 2021.

Wagub DKI itu mengatakan pemerintah membuat kebijakan melarang mudik Lebaran untuk menjamin keselamatan warga. Sebab mudik selama pandemi dianggap rentan memicu penyebaran Covid-19. "Yang sudah dibuat pemerintah pusat sesuatu yang dimaksudkan baik untuk memastikan keselamatan warga Jakarta, warga Indonesia bisa lebih terjaga, tidak terpapar," ujarnya.

Mudik baru bisa dilakukan bila wabah Covid-19 benar-benar bisa dikendalikan dan dianggap aman. Saat ini, Riza Patria berharap warga meningkatkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.

"Kita harus tingkatkan prokes. Bahkan perhatian kita harus dilebihkan. Sekali pun vaksin juga sudah semakin banyak dilakukan," ujar politikus Gerindra itu.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan pemerintah resmi melarang mudik tahun ini.

Baca juga: Epidemiolog Sarankan DKI Persulit Syarat Mudik Lebaran Tahun Ini

Larangan mudik ini berlaku untuk seluruh ASN, anggota TNI/Polri, karyawan BUMN, karyawan swasta, maupun pekerja mandiri dan seluruh masyarakat. "Sesuai dengan arahan presiden dan hasil keputusan rapat koordinasi tingkat menteri pada 23 Maret 2021, maka ditetapkan bahwa tahun 2021, mudik ditiadakan," ujar Muhadjir dalam konferensi pers, Jumat, 26 Maret 2021.