DKI Belum Tarik Rem Darurat, Dinas Kesehatan: Perlu Landasan yang Dalam

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gedung RSDC Wisma Atlet Kemayoran di Jakarta, Rabu, 16 Juni 2021. Pengelola RS ini telah menambah 1.400 tempat tidur untuk mengantisipasi lonjakan kasus. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    Gedung RSDC Wisma Atlet Kemayoran di Jakarta, Rabu, 16 Juni 2021. Pengelola RS ini telah menambah 1.400 tempat tidur untuk mengantisipasi lonjakan kasus. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti menyebut perlunya landasan yang mendalam untuk memutuskan kebijakan rem darurat. Hal itu untuk tetap menjaga perekonomian.

    Di sisi lain, penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 juga berjalan dengan baik.

    "Untuk penarikan rem darurat atau mikro lockdown tentu diperlukan landasan lebih mendalam," kata dia dalam diskusi daring yang disiarkan di Youtube BNPB Indonesia, Kamis, 17 Juni 2021.

    Menurut dia, forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) tengah membahas kemungkinan tarik rem darurat. Forkopimda juga terus melakukan evaluasi Pembatasan Sosial Berskala Besar  atau PSBB di Ibu Kota.

    "Kami pernah melakukan rem darurat tahun lalu dan saat ini juga data selalu kami sajikan. Tentu dalam proses dan sedang dibahas di Forkopimda," ucap dia.

    Kasus Covid-19 di Ibu Kota melonjak sejak 9 Juni 2021. Penyebabnya karena libur Lebaran 2021. Pasien Covid-19 terus bertambah di kisaran 1-2 ribu orang setiap harinya.

    Namun, hari ini berbeda. Pasien yang terinfeksi virus corona hari ini mencapai 4.144 orang. Angka ini merupakan yang tertinggi kedua selama wabah Covid-19 di Jakarta. Penambahan tertinggi terjadi pada 7 Februari 2021 sebanyak 4.213.

    Desakan agar Gubernur DKI Anies Baswedan menarik rem darurat sebelumnya disampaikan oleh Fraksi PSI DPRD DKI. Namun Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria menyatakan untuk menarik rem darurat perlu kajian. Ia pun menyampaikan terima kasih atas desakan yang disampaikan oleh PSI itu.

    #jagajarak #pakaimasker #cucitangan

    Baca juga: Desak Anies Baswedan Tarik Rem Darurat, PSI: Jakarta di Ambang Garis Kritis


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Potongan Janggal Hukuman Djoko Tjandra, Komisi Yudisial akan Ikut Turun Tangan

    Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan banding terdakwa Djoko Tjandra atas kasus suap status red notice. Sejumlah kontroversi mewarnai putusan itu.