Dengan pengetatan penjagaan itu, Karosekali yakin bisa menyeleksi masa yang mencoba masuk dan ikut aksi demonstrasi di Istana Negara.
"Betul sekali untuk titik penyekatan akan kami perketat apabila ada orang yang tidak berkepentingan atau hanya ingin jalan jalan akan kami putar balikkan," ungkap dia.
Sebelumnya, Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat tidak turun ke jalan dan menggelar unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat terkait PPKM
"Kami mengimbau, tolong teman-teman, saudara-saudara kami yang mau melakukan kegiatan kerumunan itu menyampaikan pendapat sampaikan dengan bijak. Silakan datang perwakilan atau kita selesaikan dengan bijak juga," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus di kantor Polda Metro Jaya.
Yusri juga mengatakan Polda Metro Jaya akan mengakomodir penyampaian pendapat pihak yang ingin menyampaikan pendapat sehingga tidak menimbulkan kerumunan yang berpotensi menimbulkan klaster baru COVID-19.
"Silakan kalau mau menyampaikan pendapat datang ke Polda Metro atau ke instansi terkait, akan kita terima secara bijak agar kita bisa hindari kerumunan, supaya jangan jadi klaster lagi," katanya.
Polda Metro Jaya memahami bahwa masyarakat sangat mengharapkan relaksasi kebijakan PPKM Darurat.
Namun jika masyarakat terus melanggar protokol kesehatan, seperti membuat kerumunan, yang akan berpotensi memicu lonjakan angka positif COVID-19, maka sulit bagi pemerintah untuk melakukan relaksasi PPKM.
"Bagaimana kita bisa relaksasi, kalau ada kegiatan kerumunan seperti ini lagi. Kasihan rumah sakit, kuburan, sudah penuh," tutur Yusri soal demo Jokowi End Game itu.
Baca juga : Soal Demo Jokowi End Game, Mahfud Md: Aksi Fisik Tak Taat Prokes akan Ditindak
ANTARA
