Jika PPKM Level 4 Dilanjut, Aprindo Cemaskan Ritel Tutup Terus Bertambah

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga antre untuk mengambil uang di ATM Bank DKI, Jakarta, Selasa 20 Juli 2021. Pemprov DKI menyiapkan anggaran Rp604 miliar untuk bantuan sosial tunai atau BST kepada 1 juta Kepala Keluarga (KK) penerima manfaat selama PPKM darurat. Nilai BST kali ini mencapai Rp600.000 per KK dari hasil rapelan penyaluran tahap 5 dan 6 yang sempat tertunda pada Mei-Juni 2021 lalu. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

    Warga antre untuk mengambil uang di ATM Bank DKI, Jakarta, Selasa 20 Juli 2021. Pemprov DKI menyiapkan anggaran Rp604 miliar untuk bantuan sosial tunai atau BST kepada 1 juta Kepala Keluarga (KK) penerima manfaat selama PPKM darurat. Nilai BST kali ini mencapai Rp600.000 per KK dari hasil rapelan penyaluran tahap 5 dan 6 yang sempat tertunda pada Mei-Juni 2021 lalu. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

    TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menyebut penutupan  gerai ritel akan bertambah jika Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Level 4 terus berlanjut tanpa adanya insentif dari pemerintah.

    Ketua Umum Aprindo Roy Mandey berharap pemerintah dapat menjadikan gerai toko swalayan sebagai sektor prioritas yang harus dibantu, salah satunya dengan insentif untuk membantu operasional.

    "Harus dibantu, karena kalau tidak, akan ada lagi yang mengambil langkah kebijakan strategis untuk menutup, karena ketidakmampuan ritel dalam mengoperasionalkan toko maupun likuiditas," kata Roy saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu, 24 Juli 2021.

    Roy memaparkan bahwa berdasarkan indeks penjualan riil yang disurvei Bank Indonesia, kinerja ritel terus tergerus hingga 14 persen sejak April 2021, sehingga pada Juni hanya tersisa 3,6 persen.

    Khusus di DKI Jakarta, indeks penjualan riil tergerus hingga 9 persen sampai Juni 2021. Dengan diberlakukannya PPKM sejak 3 Juli, indeks penjualan riil diproyeksikan turun lebih dalam lagi.

    Di sisi lain, sektor ritel dinilai belum menjadi sektor prioritas bagi pemerintah, karena belum mendapatkan insentif untuk merestrukturisasi kredit.

    "Kita juga belum mendapat insentif untuk subsidi listrik, tarif kita masih Rp1.400 kwh, belum ada perubahan. Sebelum pandemi dan sekarang tarifnya masih sama," kata Roy.

    Selain subsidi listrik, para pengusaha ritel juga berharap adanya insentif untuk gaji karyawan yang memiliki porsi 65 persen merupakan tenaga SPG, kasir, dan pertokoan.

    Insentif gaji karyawan melalui BJPS Ketenagakerjaan setidaknya dapat mengurangi beban para gerai ritel untuk tetap beroperasi.

    Pada dasarnya, pengusaha ritel mendukung kebijakan PPKM yang diambil pemerintah dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Namun demikian, pasar swalayan yang melayani kebutuhan pokok sebaiknya tidak perlu dibatasi jam operasinya.

    "Kami usulkan tidak ada perubahan dalam hal jam operasi. Kemarin dibatasi jam 4-5 sore, kita berharap tetap jam 8 malam karena tidak ada juga yang datang, mobilitas masyarakat juga sudah berkurang 45 persen," kata Roy ihwal PPKM Level 4

    Baca juga : Sinyal Pelonggaran PPKM Level 4 Mulai Lusa, Epidemiolog: Belum Waktunya...
    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ini Daftar Lengkap Hari Libur Nasional dan Catatan Tentang Cuti Bersama 2022

    Sebanyak 16 hari libur nasional telah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan untuk cuti bersama dan pergesera libur akan disesuaikan dengan kondisi.