"Pemerintah sebaiknya galakkan edukasi tentang Covid-19, dan tingkatkan angka pengetesan serta akselerasi vaksinasi," kata Nugy.
Selama PPKM Level 4, Nugy menganggap aturan turunan di dalamnya juga tidak berjalan maksimal. Misalnya, pengecekan surat pengantar sebagai syarat keluar-masuk Ibu Kota. "Banyak juga yang lolos pada jam-jam tertentu."
Berbeda dengan Nugy, warga lain bernama Felix menilai PPKM perlu diperpanjang dan tidak diturunkan levelnya. Dia berpendapat bahwa masih banyak warga yang tidak patuh protokol pencegahan penularan Covid-19, apapun latar belakang status ekonominya.
Pihak keamanan melakukan pengecekan sertifikat vaksin kepada pengunjung serta pemilik toko dan karyawan yang akan masuk kedalam ITC Cempaka Mas, Jakarta, Jumat 6 Agustus 2021. Bagi pengunjung yang belum divaksin, diarahkan untuk mengikuti vaksin Covid-19 di sentra vaksin yang tersedia di pusat perbelanjaan tersebut. Kebijakan baru ini diambil pada masa perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 hingga 9 Agustus 2021. Menurut pengelola untuk jam oprasional buka dibatasi mulai pukul 10.00 WIB - 15.00 WIB untuk kategori non esensial dan pukul 10.00 WIB - 17.00 WIB untuk kategori esensial dan kritikal dengan kapasitas pengunjung 25 %. Tempo/Tony Hartawan
"PPKM ini menjadi cara meminimalisir dampak dari orang yang tidak pakai masker dan yang ngeyel," kata Felix.
Karyawan swasta asal Tangerang Selatan yang berkantor di Jakarta itu mengatakan, penuruan level PPKM hanya akan meningkatkan jumlah orang tak patuh. Karena di PPKM Level 4 saja, kata dia, banyak yang melanggar.
"Sebenarnya kalau boleh memilih di luar itu (perpanjang, penurunan level, atau peniadaan PPKM) saya memilih memakai Undang-Undang Karantinaan Kesehatan, jadi bukan PPKM Level 4, tapi lockdown," kata Felix.
Pria 27 tahun ini mengatakan, PPKM sebenarnya juga tidak sempurna sebagai metode pencegahan mobilitas. Faktor kelemahan terletak pada kekurangan petugas pengawas dan penindak. Menurut dia, masih banyak pelanggaran protokol yang luput dari pengawasan petugas.
"Kalau nanti yang nertibkan warga antarwarga, jadinya konflik horizontal," kata Felix.
Pendapat lain disampaikan pedagang Pasar Tanah Abang, Asril. Apapun keputusan yang diambil pemerintah besok dinilai tak mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi, yaitu sepinya pembeli di pasar non-kebutuhan harian.
Selanjutnya: Kalau PPKM-nya ngga diperpanjang. tapi semua orang yang mau ke Tanah Abang dipersulit...
