Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Beda Hitungan Formula E Pemprov DKI Vs PSI: Commitment Fee hingga Bank Garansi

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Massa aksi melakukan demonstrasi menolak balapan Formula E di Jakarta, di depan gedung Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu, 22 September 2021. Dalam tuntutannya, massa yang tergabung dalam Jakarta Bergerak dan DKI Gerakan Jaga Indonesia, meminta untuk membatalkan gelaran balapan mobil listrik serta mengutuk aksi represif yang dilakukan aparat pada pendemo yang berakhir ricuh di depan Gedung DPRD DKI Jakarta. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Massa aksi melakukan demonstrasi menolak balapan Formula E di Jakarta, di depan gedung Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu, 22 September 2021. Dalam tuntutannya, massa yang tergabung dalam Jakarta Bergerak dan DKI Gerakan Jaga Indonesia, meminta untuk membatalkan gelaran balapan mobil listrik serta mengutuk aksi represif yang dilakukan aparat pada pendemo yang berakhir ricuh di depan Gedung DPRD DKI Jakarta. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta dan Partai Solidaritas Indonesia alias PSI punya hitungan berbeda soal biaya penyelenggaraan ajang balap Formula E. Jika pun nilainya sama, kedua pihak punya perspektif berbeda soal sifat uang itu.

1. Commitment Fee

- Versi PSI
Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI dari Fraksi PSI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo mengatakan PT Jakpro sudah pernah membayar biaya komitmen sebesar Rp 360 miliar pada 2019 untuk penyelenggaraan Formula E tahun 2020. Namun, ajang tersebut batal digelar di tahun 2020 karena pandemi Covid-19.

Selanjutnya pada 2020, kata dia, PT Jakpro kembali membayar commitment fee tahap 1 sebesar Rp 200 miliar untuk penyelenggaraan Formula E di 2021. Namun, Anggara mengaku mendapat kabar bahwa Jakarta juga tak masuk sebagai kota penyelenggara Formula E di tahun 2021.

Dari dua kali pembayaran commitment fee itu, kata Anggara, uang yang sudah dikeluarkan mencapai Rp 560 Miliar. "Commitment fee sifatnya hangus," kata Anggara dalam sebuah diskusi daring, Jumat, 3 September 2021.

Anggara mengatakan PT Jakpro terikat kontrak dengan Formula E Operations (FEO) untuk penyelenggaraan ajang balap mobil listrik itu selama lima tahun. Dia mengatakan, Jakpro diwajibkan membayar biaya komitmen itu sebesar Rp 360 miliar per tahun.

Selain itu, kata Anggara, dalam kontrak juga disebutkan ada penambahan pembayaran sebesar 10 persen di setiap tahunnya. Maka jika ditotal selama 5 tahun, kata Anggara, nilai commitment fee Formula E mencapai Rp 2,3 triliun.

"Seluruh dana itu berasal dari APBD," kata Anggara.

- Versi Pemprov DKI

Pemrpov DKI membenarkan nilai commitment fee yang sudah dibayarkan adalah Rp 560 miliar. Namun, mereka mengklaim tak membayar lagi ke depan.

"Bukan hanya untuk tahun pertama, tapi untuk semua tahun penyelenggaraan," tulis Pemprov DKI Jakarta dalam rilis dari Dinas Komunikasi dan Informatika pada Rabu, 29 September 2021.

Dalam situs resminya, Pemprov DKI mengatakan bahwa pembiayaan Formula E dari APBD 2019 sudah dibayarkan dua tahun lalu. Pembayaran dilakukan sebelum adanya pandemi Covid-19 di 2020.

"Tidak ada lagi pembiayaan yang dikeluarkan dari APBD baik untuk komitmen fee maupun biaya penyelenggaraan ke depan," tulis Pemprov DKI.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

7 jam lalu

Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaesang Pangarep dalam konferensi pers penutupan pembekalan anggota legislatif terpilih PSI di Hotel Aryaduta, Menteng, Jumat, 26 April 2024. Dok. PSI
Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

Kaesang mengingatkan kader PSi untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024 pada wilayah dengan potensi jumlah kursi terbanyak.


MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, KPU Siapkan Ini

13 jam lalu

Sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 dihadiri 8 hakim, gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024.  TEMPO/ Febri Angga Palguna
MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, KPU Siapkan Ini

Terdapat 16 partai politik yang mendaftarkan diri dalam sengketa Pileg 2024.


Kaesang Berharap PSI Dapat Satu Kursi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

18 jam lalu

Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, resmi membuka pendaftaran bakal calon kepada daerah untuk Pilkada 2024 pada 26 April hingga 1 Agustus 2024. Acara berlangsung dalam penutupan pembekalan anggota legislatif terpilih PSI di Hotel Aryaduta, Menteng, Jumat 26 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Kaesang Berharap PSI Dapat Satu Kursi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Tak sedikit kader PSI yang minta dua jatah kursi. "Satu-satu dulu, lobby-nya susah," ujar Kaesang menimpali.


PSI Resmi Buka Pendaftaran Calon untuk Pilkada 2024

19 jam lalu

Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, resmi membuka pendaftaran bakal calon kepada daerah untuk Pilkada 2024 pada 26 April hingga 1 Agustus 2024. Acara berlangsung dalam penutupan pembekalan anggota legislatif terpilih PSI di Hotel Aryaduta, Menteng, Jumat 26 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
PSI Resmi Buka Pendaftaran Calon untuk Pilkada 2024

Kaesang berharap putra-putri terbaik bangsa mau ikut membangun negeri dengan mendaftarkan diri menjadi kepala daerah lewat PSI.


Fakta Seputar Sirekap yang Digunakan Lagi oleh KPU di Pilkada 2024

2 hari lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik saat jeda istirahat rekapitulasi suara nasional dan luar negeri di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, 1 Maret 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Fakta Seputar Sirekap yang Digunakan Lagi oleh KPU di Pilkada 2024

KPU berjanji mengevaluasi dan memperbaiki Sirekap untuk Pilkada 2024 sesuai dengan putusan MK.


Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

3 hari lalu

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi berjalan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 10 April 2023. Prasetyo diperiksa sebagai saksi dalam tindak pidana korupsi terkait pengadaan tanah di kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur, tahun 2018-2019. TEMPO/Imam Sukamto
Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.


Bamsoet Bersama Jakpro Siap kembangkan KEK Otomotif Pulomas

3 hari lalu

Bamsoet Bersama Jakpro Siap kembangkan KEK Otomotif Pulomas

Ikatan Motor Indonesia (IMI) bersama JakPro tengah mempersiapkan pemanfaatan kawasan Pulomas, Jakarta untuk dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) otomotif.


MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, Ini Tahapannya

4 hari lalu

Sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 dihadiri 8 hakim, gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024.  TEMPO/ Febri Angga Palguna
MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, Ini Tahapannya

MK menyebutkan registrasi perkara sengketa Pileg dimulai pada 23 April 2024.


Pemilu Rawan Politik Uang Kaesang Usulkan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Ini Bedanya dengan Proporsional Terbuka

6 hari lalu

Presiden Joko Widodo beradu panco dengan anaknya Kaesang Pangarep. youtube.com
Pemilu Rawan Politik Uang Kaesang Usulkan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Ini Bedanya dengan Proporsional Terbuka

Ketua Umum PSI yang juga putra Jokowi, Kaesang Pangarep usulkan pemilu selanjutnya dengan sistem proporsional tertutup karena marak politik uang.


Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

7 hari lalu

Petugas melayani warga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di Kantor Lurah Pasar Baru, Jakarta, Senin, 2 November 2020. Dinas Dukcapil DKI Jakarta kembali melakukan pelayanan secara tatap muka saat dimulainya pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi dengan menerapkan protokol kesehatan pada warga secara prioritas yang terkendala mengakses layanan secara daring dalam mengurus administrasi kependudukan. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini