Permukiman padat penduduk harus diperhatikan dan dipikirkan solusinya. "Sebenarnya apa sih permasalahan yang selalu mengakibatkan banjir di sana. Karena kalau permasalahan banjir ini mau selesai, aspek permasalahan seperti ini juga harus diperhatikan," kata Kent.
Menurut Kent, Pemprov DKI bisa berdialog serta bekerjasama dengan Pemprov Jawa Barat (Jabar) dan Pemprov Banten dalam mengembangkan program penanggulangan banjir dan sistem infrastruktur di Jakarta.
"Sudah saatnya kita menunjukkan sikap mau bekerjasama, saling menunjukkan keterpaduan, baik lintas pemerintahan maupun sektoral untuk menghadapi banjir secara bersama-sama," katanya.
Berbagai komponen harus memiliki tekad dan komitmen yang sama untuk menyelesaikan permasalahan banjir ini.
Usulan tersebut diungkapkan Kent, berangkat dari hasil resesnya di Jalan R Anggun RT 09 RW 01 Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Warga mengeluhkan masalah banjir yang sudah puluhan tahun tidak pernah selesai dan ditemukan banyak saluran air tidak layak.
"Setelah saya turun ke lapangan untuk mencari dan melihat penyebab banjir yang tak kunjung selesai di wilayah ini, ternyata yang saya temukan adalah saluran air yang tidak proporsional," kara Ketua Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta.
"Hal itu mengakibatkan air mampet dan tidak bisa mengalir dengan baik serta banyaknya sampah dan limbah rumah tangga di saluran airnya," katanya.
Karena itu, anggota DPRD DKI Kent juga mengharapkan Gubernur Anies mempunyai program khusus terkait hal tersebut, termasuk percepatan pengerjaan saluran di seluruh DKI. Selanjutnya menggerakkan lurah dan camat setempat dalam menggalakkan sosialisasi terhadap masyarakat supaya tidak membuang sampah sembarangan ke kali dan saluran air lagi.
Baca : Fakta Gerebek Lumpur DKI: Program 2020, Baru Digencarkan Lagi Tahun Ini
ANTARA
