TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi D Bidang Pembangunan DPRD DKI Jakarta Matnoor Tindoan menilai Instruksi Gubernur Anies Baswedan soal isu prioritas bersifat politis. Sebab, dia menganggap, target penyelesaian program yang tertuang dalam Ingub itu tidak realistis.
"Kerja pakai sangkuriang juga tidak akan selesai. Ingubnya politis juga saya lihat," kata dia dalam ruang rapat DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 5 Oktober 2021.
Matnoor mengomentari Ingub ini sehubungan dengan program penanggulangan banjir. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Ingub Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Isu Prioritas Daerah Tahun 2021-2022 pada 4 Agustus 2021.
Di dalamnya tertuang beberapa program untuk mengendalikan banjir, seperti pembebasan lahan normalisasi sungai, pengadaan tanah untuk naturalisasi waduk, hingga terselesaikannya konstruksi
pengendalian banjir melalui skema PEN.
Target Anies Baswedan yang tak realistis menurut Matnoor itu seperti pengadaan tanah yang harus selesai Agustus atau Oktober tahun ini. Padahal, saat ini sudah memasuki Oktober. "Ingub ini sangat tidak realistis dari sisi waktu," ujar politikus PPP itu.
Baca juga: Berikut Surat Anies Baswedan ke Pendiri Bloomberg Philanthropies yang Viral
