TEMPO.CO, Jakarta - DPRD DKI Jakarta mengusulkan adanya dana dapil sebesar Rp 49 miliar dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2022. Dana dapil ini di luar anggaran reses yang sudah diterima anggota Dewan.
Dana tersebut akan digunakan anggota dewan untuk melakukan kunjungan ke daerah pemilihan atau dapil setiap bulannya.
Dengan anggaran sebesar, artinya setiap anggota DPRD DKI yang berjumlah 106 orang, masing-masing akan mendapat anggaran sebesar Rp 462 juta dalam setahun.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Gembong Warsono mengatakan dana dapil ini akan digunakan untuk berkunjung ke dapil dalam rangka memetakan berbagi persoalan.
"Sehingga anggota dewan bisa akomodir persoalan di lingkungan," ucap Gembong Warsono di Jakarta, Pusat, Jumat, 12 November 2021.
Dana dapil sebesar Rp 462 juta itu akan dibagi dalam 12 kali kunjungan dalam setahun. Artinya dalam setiap kunjungan ke dapil, setiap anggota DPRD akan mendapat dana Rp 38,5 juta.
Gembong menjelaskan anggaran dana dapil ini terpisah dan di luar dari kegiatan reses yang dilakukan anggota dewan, yang anggarannya sudah diatur tersendiri.
Menurut Gembong, kunjungan ke dapil dilakukan karena selama ini reses yang dilakukan belum cukup menampung aspirasi masyarakat, karena hanya boleh dilakukan tiga kali dalam setahun sesuai aturan dari Undang-Undang.
Sehingga dengan adanya tambahan program kunjungan ke dapil ini, maka anggota DPRD DKI dapat bertemu dengan konstituennya 15 kali dalam setahun.
Selain itu, Gembong mengatakan kunjungan ke dapil akan berbeda dengan reses yang sifatnya lebih satu arah. Dalam kunjungan ke dapil, anggota dewan nantinya dapat langsung memberikan timbal balik untuk masyarakat.
"Seperti kami bawa program pemerintah apa yang kami bisa sosialisaiskan di tengah masyarakat. Jadi untuk menambah itu, maka perlu ada tambahan kekuatan dewan turun ke lapangan," kata Gembong.
Gembong mengatakan dana dapil untuk kunjungan ke dapil ini baru saja diusulkan dan memerlukan persetujuan Kemendagri. Sehingga belum ada kepastian apakah program ini akan berlangsung pada 2022.
"Jadi kunjungan dapil ini biar ada kedekatan antara wakil dan warganya. Misal ke daerah banjir, pemukiman kumuh, kan ga elok di Jakarta ada RW kumuh sementara kita ada Smart City. Lah, smart-nya dimana?" kata Gembong.
M JULNIS FIRMANSYAH
Baca juga: Belanja Tak Terduga 2022 Jadi Rp 2,75 Triliun, DPRD DKI: Antisipasi Kasus Covid
