TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta Samsul Ma’arif menuturkan, pihaknya tidak akan meniru MUI DKI yang membentuk pasukan siber atau cyber army untuk membela Gubernur DKI Anies Baswedan.
"Wong namanya tidak benar kok ditiru," kata dia saat dihubungi, Minggu, 21 November 2021.
Samsul menilai keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI untuk membuat pasukan siber sudah bertentangan dengan pokok organisasi. MUI, lanjut dia, seharusnya mengingatkan Anies jika ada yang salah, bukan mendukung atau memuji penguasa.
"Jadi bukan pasang badan kalau ada apa-apa kita membela, bukan itu tugasnya. Itu penjilat namanya," kata dia.
Sebelumnya, Ketua Umum MUI DKI Munahar Muchtar berharap jajarannya di bidang Informasi dan Komunikasi (Infokom) dapat membela dan membantu Anies Baswedan. Jika buzzer mencari kesalahan Anies, menurut dia, MUI DKI justru harus menyampaikan berita soal keberhasilan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.
"Beliau ini termasuk 21 orang Pahlawan Dunia. Berita-berita saya minta MUI DKI yang mengangkatnya karena kita mitra kerja dari Pemprov DKI Jakarta," jelas Munahar dalam keterangan tertulisnya di situs mui.or.id.
Baca juga: MUI DKI Bela Anies Baswedan dari Serangan Buzzer, NU: Melenceng dari Tugas Pokok
