TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Lokataru, Haris Azhar, meminta para pejabat negara lebih fokus menangani konflik yang terjadi di Papua dibandingkan hal-hal lain, misalnya memidanakan aktivis.
"Banyak pejabat di republik ini sibuk memidanakan, sibuk mengkritik, mau mengaudit LSM-lah, aktivis lah, pengacara, malah dikajar-kejar," kata Haris di Polda Metro Jaya pada Senin, 22 November 2021.
Menurut Haris, kondisi di Papua sudah memprihatinkan. Banyak warga yang mengungsi akibat konflik. Korban kekerasan terus muncul, termasuk dari TNI, Polri dan Aparatur Sipil Negara atau ASN. "Situasi di Papua hari ini tambah memburuk," kata Haris.
Haris mengaku penjelasan soal kondisi Papua itu ia sampaikan ke penyidik saat memberikan klarifikasi atas laporan yang dibuat Menteri Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Haris bersama Koordinator KontraS, Fatia, dilaporkan Luhut atas dugaan pencemaran nama baik saat membahas bisnis tambang emas di Blok Wabu, Intan Jaya, Papua.
Dalam diskusi di YouTube, Haris dan Fatia membahas hasil riset sejumlah organisasi, seperti KontraS, Walhi, Jatam, YLBHI, Pusaka tentang bisnis para pejabat atau purnawirawan TNI AD di balik bisnis tambang emas atau rencana eksploitasi daerah Blok Wabu. Salah satu yang diduga terlibat adalah PT Tobacom Del Mandiri, anak usaha Toba Sejahtera Group yang sahamnya dimiliki Luhut.
Selain melaporkan Haris Azhar dan Fatia, Luhut melontarkan wacana untuk mengaudit Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM. Menurut Juru Bicara Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Jodi Mahardi, audit ini merupakan hal lumrah di tataran berorganisasi internasional dan bagian dari transparansi kepada masyarakat.
M YUSUF MANURUNG | CAESAR AKBAR
Baca juga:
Isi Klarifikasi Tertulis Haris Azhar ke Polisi atas Laporan Luhut
