Soal Kebijakan Penghapusan Tes PCR, Riza Patria Contohkan Arab Saudi

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan pemerintah DKI akan menaati kebijakan pemerintah pusat soal dihapusnya kewajiban tes PCR atau antigen. Kebijakan ini ditujukan untuk pelaku perjalanan domestik.

Menurut Riza, negara lain sudah menerapkan kebijakan serupa, seperti Arab Saudi. "Bayangkan di Arab Saudi beberapa hari ini sudah keluar kebijakan tidak pakai karantina, tidak ada PCR atau antigen, bahkan boleh berdekatan," kata Riza Patria di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa, 8 Maret 2022.

Walau bebas beraktivitas, Riza berujar, ia meminta masyarakat tetap menjalankan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pelaku perjalanan domestik kini tak perlu menunjukkan bukti tes RT-PCR maupun tes Antigen. Aturan itu berlaku untuk seluruh moda transportasi, baik udara, laut, maupun darat.

“Dalam rangka transisi menuju aktivitas normal, hari ini pemerintah akan memberlakukan berbagai kebijakan. Pertama, pelaku perjalanan domestik yang sudah melakukan vaksinasi dosis kedua dan lengkap sudah tidak perlu menunjukkan bukti tes Antigen dan PCR negatif,” kata Luhut, Senin, 7 Maret 2022.

Ketentuan ini akan dituangkan dalam peraturan kementerian dan lembaga yang bakal terbit dalam waktu dekat. Selain itu, pemerintah akan membebaskan kewajiban karantina pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN yang masuk ke Bali.

Syaratnya, PPLN sudah mendapatkan vaksin dosis kedua atau dosis penguat (booster). Meski demikian, PPLN harus menunjukkan bukti pemesanan kamar hotel selama delapan hari bagi warga negara asing atau kartu domisili bagi warga negara Indonesia.

Kebijakan itu tak terlepas dan tren kasus harian nasional yang menyurut. Luhut mengklaim kasus Covid-19 sangat menurun signifikan dalam sepekan terakhir. Begitu pula dengan tingkat keterisian rumah sakit atau BOR dan tingkat kematian.

Dengan kebijakan penghapusan kewajiban PCR, Riza menilai pemerintah sudah serius ingin keluar dari status pandemi Covid-19 menjadi endemi. "Berarti kami sudah ingin memasuki masa-masa endemi," ucap dia.

LANI DIANA | FRANCISCA CHRISTY ROSANA

Baca juga: Penghapusan Antigen dan PCR, Pengelola Bandara Soekarno-Hatta Tunggu Aturan Baru