Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPRD DKI Minta PT KCN Segera Penuhi Sanksi Pencemaran Batu Bara dari Dinas LH

image-gnews
Warga penghuni Rusunawa Marunda berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Senin, 28 Maret 2022. Dalam aksinya para warga meminta pemerintah menyelesaikan masalah pencemaran abu batu bara di lingkungan tempat tinggal mereka yang diduga berasal dari tempat penampungan batu bara milik PT Karya Citra Nusantara (KCN) di Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Warga penghuni Rusunawa Marunda berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Senin, 28 Maret 2022. Dalam aksinya para warga meminta pemerintah menyelesaikan masalah pencemaran abu batu bara di lingkungan tempat tinggal mereka yang diduga berasal dari tempat penampungan batu bara milik PT Karya Citra Nusantara (KCN) di Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah meminta PT Karya Citra Nusantara (KCN) mematuhi 32 poin sanksi atas pencemaran batu bara di Marunda. Sanksi itu diberikan oleh Suku Dinas Lingkungan Hidup (LH) Jakarta Utara.

Ida mengatakan Komisi D DPRD DKI Jakarta mengawal kasus polusi debu batu bara tersebut sehingga PT KCN mesti melaksanakan sanksi sesuai batas waktu yang diberikan. Permintaan itu disampaikan Ida dalam pertemuan dengan PT KCN, Dinas LH Jakarta, dan warga Marunda korban pencemaran batu bara di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih.  

“Adanya pengaduan masyarakat ini perlu ditindaklanjuti. Jadi saya berharap KCN mematuhi betul 32 poin sanksi yang dikeluarkan Dinas Lingkungan Hidup,” kata Ida di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu, 6 April 2022.

Ida mengatakan Fraksi PDIP tidak hanya fokus dengan PT Karya Citra Nusantara saja, melainkan juga akan memeriksa perusahaan lain yang melanggar aturan.

“Saya sepakat LH harus tegas. Biarkan LH bekerja dulu, kami akan mengawasi secara maksimal,” katanya.

Pada Rabu siang, 6 April 2022, sejumlah warga Marunda mendatangi Gedung DPRD DKI untuk mengadukan pencemaran debu batu bara yang mengganggu tempat tinggal mereka. Warga dipertemukan dalam audiensi dengan PT KCN dan Dinas Lingkungan Hidup.

Sebelumnya, pada 17 Maret lalu, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta telah menjatuhkan sanksi terhadap PT Karya Citra Nusantara (KCN). Perusahaan itu telah dijatuhi sanksi atas polusi debu batu bara di kawasan Marunda.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

KCN adalah salah satu operator Pelabuhan di kawasan Marunda yang merupakan proyek Pelabuhan Non APBN – APBD dan keberadaannya telah dicanangkan sejak 2004.

Ketua Forum Masyarakat Rusunawa Marunda (F-MRM) Didi Suwandi, yang mewakili warga rusunawa Marunda memprotes pencemaran batu bara mengatakan, pencemaran masih terjadi setelah sanksi diberlakukan. Pada 19 Maret kemarin, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti juga mengatakan pencemaran batu bara masih terus terjadi pasca-sanksi administratif dari Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Utara.

Sebelumnya, Didi Suwandi mengatakan, pencemaran partikel batu bara di wilayah Pelabuhan Marunda sudah terjadi sejak 2019. Akibatnya, kesehatan warga terganggu bahkan diklaim menyebabkan kebutaan pada seorang warga.

Dia mengklaim PT KCN tidak melengkapi aktivitas perusahaan dengan memasang jaring pengaman, jaring basah, dan intensitas penyiraman yang kurang. Hal itu menyebabkan polusi debu batu bara mencemari wilayah sekitarnya, terutama Rusunawa Marunda yang berjarak kurang dari 5 kilometer dari lokasi bongkar muat batu bara PT KCN.

Baca juga: Dua Perusahaan Kena Sanksi Pencemaran Batu Bara, Ini Respons Kepala KSOP Marunda

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Depok Ungkap Kesepakatan Terkini di TPPAS Lulut-Nambo: Operasional Akhir Juli, 50 Ton Dulu untuk 4 Daerah

4 hari lalu

Foto udara Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Lulut Nambo yang belum beroperasi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat 17 Mei 2024. Percepatan operasional TPPAS Lulut Nambo yang ditargetkan mampu mengolah 2.300 ton sampah perhari itu merupakan kepentingan lintas kabupaten/kota untuk  melayani empat wilayah lintas provinsi, yakni Kota/Kabupaten Bogor serta Kota Depok (Jawa Barat), dan Kota Tangerang Selatan (Banten) dan akan beroperasi pada Juni 2024 mendatang. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya
Depok Ungkap Kesepakatan Terkini di TPPAS Lulut-Nambo: Operasional Akhir Juli, 50 Ton Dulu untuk 4 Daerah

Dari kesepakatan kapasitas awal tersebut, Depok hanya dapat jatah 5 ton. Kapasitas TPPAS Lulut-Nambo perencanaannya sampai 2.300 ton per hari.


Depok Tutup Sementara TPA Cipayung, Sampah Longsor Tepat di Titik Pembuangan

9 hari lalu

Armada pengangkut sampah antre menunggu giliran bongkar muat di TPA Cipayung, Kota Depok, Selasa, 9 Juli 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Depok Tutup Sementara TPA Cipayung, Sampah Longsor Tepat di Titik Pembuangan

Warga Depok diimbau kurangi timbulan sampah dari sumbernya, kemudian melakukan pemilahan organik dan anorganik sebelum sampai ke TPA Cipayung.


Membandingkan Kualitas Udara Jakarta Versi Platform Baru Dinas LH dan IQAir

14 hari lalu

Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU)    Dinas Lingkungan Hidup Pemerintahan DKI JAKARTA yang berada di Bundaran HI menunjukan kualitas udara dalam kategori sedang pada Sabtu siang 6 Juli 2019. Tempo/Taufiq Siddiq
Membandingkan Kualitas Udara Jakarta Versi Platform Baru Dinas LH dan IQAir

Berikut ilustrasi perbandingan hasil pemantauan kualitas udara Jakarta pada Jumat sore, 5 Juli 2024.


Aksi Pemadaman Lampu di Jakarta untuk Kurangi Emisi Karbon Melemah Tahun Ini

17 hari lalu

Sejumlah kendaraan melintas saat pemadaman lampu penerangan jalan di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Sabtu 29 Juni 2024. Pemprov DKI Jakarta memadamkan lampu selama 60 menit mulai pukul 20.30-21.30 WIB di sejumlah titik Ibu Kota dalam rangka aksi hemat energi. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Aksi Pemadaman Lampu di Jakarta untuk Kurangi Emisi Karbon Melemah Tahun Ini

Jakarta menghemat konsumsi listrik sebesar 69 mWh dari aksi pemadaman lampu selama satu jam pada Sabtu, 29 Juni 2024. Terendah kedua sejak 2021.


Forum DLH Aglomerasi Jabodetabek Atasi Pencemaran Udara Tekankan Pentingnya Kerja Sama

21 hari lalu

Forum Dinas Lingkungan Hidup Wilayah Aglomerasi Jabodetabek di Jakarta, Kamis 27 Mei 2024. Forum dibentuk untuk upaya mencari cara menekan pencemaran udara di Jakarta dan sekitarnya. FOTO/DLH DKI
Forum DLH Aglomerasi Jabodetabek Atasi Pencemaran Udara Tekankan Pentingnya Kerja Sama

Dinas Lingkungan Hidup Jakarta gelar Forum DLH Aglomerasi pada Kamis 27 Juni 2024. Jakarta siap uji emisi keliling Jabodetabek. Tuntut imbalan apa?


Dinas Lingkungan Hidup DKI Jelaskan Penyebab Kualitas Udara Buruk di Jakarta

26 hari lalu

Suasana Monas yang tertutup polusi di Jakarta, Jumat 21 Juni 2024. Berdasarkan data situs pemantau kualitas udara IQAir pada pukul 15.53 WIB, Indeks Kualitas Udara (Air Quality Index/AQI) di Jakarta berada pada angka 155 yang menempatkannya sebagai kota besar dengan kualitas udara terburuk kedua di dunia di bawah Kinshasa, Kongo. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Dinas Lingkungan Hidup DKI Jelaskan Penyebab Kualitas Udara Buruk di Jakarta

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakartamenjelaskan ada beberapa faktor yang menyebabkan kualitas udara memburuk.


Kualitas Udara Jakarta Menurun 2 Hari Terakhir Karena Polutan dari Bekasi?

30 hari lalu

Stasiun pemantau kualitas udara bergerak milik Dinas Lingkungan Hidup Jakarta. Pemerintah Jakarta menyatakan mengembangkan sistem inventarisasi emisi yang lebih sistematis untuk memantau sumber-sumber polusi udara. FOTO/Dok. DLH DKI
Kualitas Udara Jakarta Menurun 2 Hari Terakhir Karena Polutan dari Bekasi?

Harapannya, upaya memperbaiki kualitas udara Jakarta akan lebih tepat sasaran karena semua penyebab dan solusinya sudah dikaji dan terukur.


DLH DKI Imbau Penyelenggaraan Kurban Ramah Lingkungan

33 hari lalu

Pembagian daging kurban menggunakan besek, wadah yang dianggap lebih ramah lingkungan dalam kampanye Eco Qurban Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta. Doc. Istimewa /DLH DKI Jakarta
DLH DKI Imbau Penyelenggaraan Kurban Ramah Lingkungan

DLH DKI Jakarta menyarankan warga untuk mengubur limbah hewan kurban dalam lubang tanah minimal satu meter kubik untuk sapi berukuran 400-600 kg.


Jakarta Kampanyekan Jalan Kaki untuk Perbaiki Kualitas Udara, Terutama untuk ASN

39 hari lalu

Ilustrasi kereta MRT (Mass Rapid Transit) di Jakarta, Indonesia.
Jakarta Kampanyekan Jalan Kaki untuk Perbaiki Kualitas Udara, Terutama untuk ASN

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengampanyekan kebiasaan berjalan kaki untuk kesehatan masyarakat dan mewujudkan kualitas udara yang lebih baik.


Ledakan di Tambang Emas Bikin Panik Wisatawan, Dinas LH Banyuwangi Tak Temukan Pelanggaran

19 Mei 2024

Kepulan asap dan debu tampak dari lokasi pantai Pulau Merah Banyuwangi, Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu siang, 15 Mei 2024. Kepulan asap atau debu itu diduga berasal dari aktivitas blasting atau peledakan di areal tambang emas Tumpang Pitu. Foto: Istimewa
Ledakan di Tambang Emas Bikin Panik Wisatawan, Dinas LH Banyuwangi Tak Temukan Pelanggaran

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi membeberkan hasil peninjauan ke situs tambang emas Tumpang Pitu pascakepanikan turis pantai Pulau Merah.