Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PDIP: Interpelasi Formula E Seperti Cewek Mau Dilamar Tapi Duit Nikah Belum Ada

image-gnews
Foto udara progres pembangunan Sirkuit Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC) di kawasan Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, Jumat, 25 Maret 2022. Sirkuit yang memiliki lintasan sepanjang 2.400 meter yang terdiri dari 18 tikungan dan panjang trek lurus sekitar 527 meter pembangunnya saat ini telah mencapai 87,9 persen dan ditargetkan rampung pada awal April 2022. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Foto udara progres pembangunan Sirkuit Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC) di kawasan Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, Jumat, 25 Maret 2022. Sirkuit yang memiliki lintasan sepanjang 2.400 meter yang terdiri dari 18 tikungan dan panjang trek lurus sekitar 527 meter pembangunnya saat ini telah mencapai 87,9 persen dan ditargetkan rampung pada awal April 2022. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, mengatakan interpelasi Formula E justru semakin diperlukan ketika pelaksanaan balap mobil listrik itu semakin dekat.

“Ibarat posisi cewek mau dilamar, kawinmu tanggal 4 Juni tapi duit belum ada, undangan belum cetak, wajar gak kalau ceweknya nanya kamu serius nikah gak sih?” kata Gilbert Simanjuntak saat dihubungi pada Ahad, 10 April 2022.

Menurutnya analogi itu mirip dengan urgensi interpelasi Formula E saat ini, ketika hari perhelatan semakin dekat tetapi juga perlu pertanggungjawabannya. Anggota Komisi B DPRD DKI itu mengatakan interpelasi dibutuhkan guna transparansi anggaran uang rakyat yang sudah dikeluarkan untuk perhelatan balap mobil listrik ini.

“Orang bukan yang pemerintah kok, tetapi uang rakyat. Ini justru sangat serius karena semua orang cemas uang Rp710 miliar sudah keluar,” kata Gilbert.

Ia mengatakan rapat interpelasi tetap bisa digelar meski sudah melewati 4 Juni waktu pelaksanaan Formula E. Interpelasi, katanya, tetap bisa dilakukan setelah selesai Formula E untuk menanyakan pertanggungjawaban dana APBD yang sudah dikeluarkan.

“Prinsipnya bukan jadi interpelasi atau tidak, tetapi kenapa dia (Gubernur Anies) takut interpelasi? Apa yang dia takutkan? Sampai kemudian diajak makan malam. Kalau PDIP tidak mau diajak makan malam. Kita terima diskusi tapi di ruang paripurna,” ujar anggota DPRD Fraksi PDIP ini, menyinggung ketika fraksi penolak interpelasi menerima undangan makan malam dengan Anies Baswedan.

Ia mengatakan PDIP sudah melobi fraksi lain untuk menjadwalkan rapat paripurna. Namun ia mengatakan hasil lobi itu masih menunggu keputusan ketua fraksi masing-masing.

“Jangan kaya kemarin yang dibilang ilegal. Apanya yang ilegal? Orang tidak ada yang dilanggar kok,” katanya.

Sebelumnya, pada 8 April kemarin, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono berencana mempertanyakan transparansi anggaran dalam interpelasi Formula E.

"Sampai hari ini kan sudah mengeluarkan duit miliaran tetapi kajiannya enggak ada," katanya.

Gembong menyatakan tak tahu isi kajian penyelenggaraan balap mobil listrik internasional itu di Ibu Kota. Karena itu, dia kebingungan jika ditanya apakah penjualan tiket balap Rp 350 ribu akan memetik untung.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Target penonton Jakarta EPrix juga berubah-ubah. Semula dalam proposal pengajuan penyertaan modal daerah (PMD) PT Jakarta Propertindo (Jakpro), jumlah penonton diasumsikan mencapai 90 ribu orang.

Jumlah penonton tersebut kemudian melorot lagi menjadi 10 ribu orang, tapi kembali lagi ke 50 ribu orang.

"Jadi bolak-baliknya ini menandakan kajiannya tidak matang, persiapannya tidak matang, perencanaannya tidak matang," ujar Gembong.

Sementara Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta juga menggulirkan upaya interpelasi Formula E dilanjutkan kembali. Ketua Fraksi PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo mengatakan interpelasi harus berlanjut agar Gubernur DKI Anies Baswedan menjelaskan pendanaan ajang balapan itu.

"Harapannya interpelasi bisa jadi ajang buka-bukaan. Biar semuanya jelas," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 9 April 2022.

Menurut Anggara, banyak hal yang perlu dijelaskan Anies Baswedan, mulai dari pembayaran uang komitmen (commitment fee) Rp 560 miliar, kejelasan kontrak, hingga studi kelayakan Formula E.

Upaya fraksi PDIP dan PSI menggelar rapat paripurna interpelasi Formula E sempat gagal karena tidak kuorum pada 28 September 2021. Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi memutuskan untuk menunda rapat tersebut.

Rapat interpelasi Formula E itu tidak kuorum, karena hanya dihadiri 33 anggota DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan dan PSI saja yang menyetujui interpelasi Formula E, sedangkan 73 anggota dewan dari tujuh fraksi sejak awal menolak. Rapat dinyatakan kuorum apabila mereka yang hadir sebanyak 50 persen +1 dari total anggota DPRD atau 54 orang.

Formula E akan digelar di Jakarta pada 4 Juni 2022. Sirkuit balap Jakarta E-Prix ini memiliki layout searah jarum jam dengan total panjang 2,4 kilometer, lebar 16 meter (kiri dan kanan trek masing-masing 2 meter), serta panjang garis lurus 600 meter dan berbentuk menyerupai kuda lumping.

Baca juga: Soal Kelanjutan Interpelasi Formula E, Fraksi PKB-PPP Bergantung Laporan Jakpro

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kala Jokowi dan Gibran Disebut sebagai Bagian dari Keluarga Besar Golkar dan PAN

26 menit lalu

Presiden Jokowi saat menghadiri HUT ke-59 Partai Golkar, Senin 6 November 2023. TEMPO/Ade Ridwan Yandwiputra
Kala Jokowi dan Gibran Disebut sebagai Bagian dari Keluarga Besar Golkar dan PAN

Ini alasan Partai Golkar dan PAN menyebut Jokowi dan Gibran sebagai bagian dari keluarga besar partainya.


PAN Mau Terima Jokowi dan Gibran Setelah Dipecat PDIP

1 jam lalu

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Presiden Joko Widodo atau Jokowi makan siang bersama di Medja Restaurant, Kota Bogor, Jawa Barat pada Ahad, 7 Januari 2024. Foto: Istimewa
PAN Mau Terima Jokowi dan Gibran Setelah Dipecat PDIP

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebelumnya mengaku dirinya sudah berulang kali menyampaikan bahwa PAN membuka pintu untuk Jokowi dan Gibran.


KPU Sebut Gugatan ke PTUN Harus Didahului Proses di Bawaslu, PDIP: Mereka Keliru Pahami Gugatan

2 jam lalu

Ketua tim hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun (kiri) menerima berkas gugatan yang telah didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur, Selasa, 2 April 2024. Gugatan tersebut ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), terkait perbuatan melanggar hukum oleh kekuasaan pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) dalam hal ini utamanya adalah KPU pada Pemilu 2024, khususnya pemilihan presiden. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
KPU Sebut Gugatan ke PTUN Harus Didahului Proses di Bawaslu, PDIP: Mereka Keliru Pahami Gugatan

Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbuun, mengatakan, KPU keliru memahami gugatan yang dilayangkan ke PTUN tersebut


Gerindra Tegaskan Penyusunan Kabinet Prabowo Belum Dimulai

3 jam lalu

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad memberi keterangan di kediaman Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih, Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan pada Rabu, 10 April 2024. Tempo/Yohanes Maharso
Gerindra Tegaskan Penyusunan Kabinet Prabowo Belum Dimulai

Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa presiden terpilih Prabowo Subianto belum pernah mengeluarkan susunan kabinet resmi.


PKS Buka Peluang Usung Ahmad Syaikhu di Pilkada Jakarta, Ini Alasannya

12 jam lalu

(Dari kiri) Mantan calon presiden nomor urut 01 Anies Baswedan bersama Presiden PKS Ahmad Syaikhu, mantan calon wakil presiden Muhaimin Iskandar, dan Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsyi ketika memberikan keterangan pers di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa, 23 April 2024. TEMPO/Defara
PKS Buka Peluang Usung Ahmad Syaikhu di Pilkada Jakarta, Ini Alasannya

Partai Golkar DKI menyatakan Ridwan Kamil akan maju di Pilkada Jawa Barat, bukan di Pilkada Jakarta.


Kata Ketum Muhammadiyah Soal Gugatan PDIP di PTUN

12 jam lalu

Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. Tempo/Pribadi Wicaksono.
Kata Ketum Muhammadiyah Soal Gugatan PDIP di PTUN

Apa kata Ketum Muhammadiyah soal gugatan PDIP di PTUN?


PSI Sambut Baik Partai Luar Koalisi Gabung di Pemerintahan Prabowo-Gibran

13 jam lalu

Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie dalam konferensi pers di Basecamp DPP PSI, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Defara
PSI Sambut Baik Partai Luar Koalisi Gabung di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyambut baik partai-partai non-Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang ingin bergabung pasca penetapan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Menurut Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, sikap tersebut mencontoh Presiden Joko Widodo alias Jokowi.


Rencana Anies Usai MK Tolak Gugatan: Istirahat Sejenak, Lalu Perjalanan Baru

15 jam lalu

Anies Baswedan saat menghadiri acara Syawalan HMI MPO di Yogyakarta, Ahad, 28 April 2024. Foto: Dok. Istimewa.
Rencana Anies Usai MK Tolak Gugatan: Istirahat Sejenak, Lalu Perjalanan Baru

Anies Baswedan membeberkan rencananya setelah gugatan kubunya ditolak Mahkamah Konstitusi.


Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

23 jam lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik (dua dari kiri) meninjau kesiapan pelaksanaan Pemilu 2024 di Kantor KPU Kota Solo, Jumat, 26 Januari 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.


KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

1 hari lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik saat jeda istirahat rekapitulasi suara nasional dan luar negeri di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, 1 Maret 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.