Warga Bogor Kecewa Lahan yang Dibagikan Jokowi Disita Satgas BLBI

Menko Polhukam Mahfud MD (tengah) bersama Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban (kanan) dan Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andriyanto (kiri) berbincang saat penyitaan Klub Golf Bogor Raya milik PT Bogor Raya Development pada Rabu, 22 Juni 2022. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Pembagian lahan kepada seratusan warga Jasinga, Kabupaten Bogor yang diberikan Presiden Joko Widodo alias Jokowi pada September 2021 lalu dibatalkan Satgas BLBI.

Lahan yang mereka terima langsung dari Jokowi beberapa waktu lalu dari eks HGU PT. Cikopomayak Cileles, kini di sita Satuan Tugas atau Satgas BLBI. Padahal, lahan-lahan yang dibagikan itu sudah terbit Sertifikat Hak Milik atau SHM-nya. 

"Kami Gapoktan selaku penerima redistribusi lahan eks HGU PT Rejo Sari Bumi dan PT Cimayak Cileles resah. Alasannya, SHM yang diberikan langsung ke kami oleh Presiden dikatakan palsu atau tidak sah. Kami pertanyakan ini, karena yang menyerahkan langsung sertifikat tersebut bapak Presiden waktu itu di Istana Bogor," kata Amirullah dikonfirmasi, Jumat, 24 Juni 2022.

Dalam kunjungan ke aset BLBI yang disita Satgas BLBI di Bogor Raya, Kota Bogor pada Rabu 22 Juni 2022, Kabareskrim Polri Komisaris Jenderal Agus Andrianto mengatakan pembatalan terhadap 178 SHM yang dibagikan itu sebab redistribusi nya tidak sah. Sebab, menurut Agus, lahan yang dibagikan itu merupakan objek sitaan DJKN karena tersangkut kasus BLBI. 

Bahkan menurut Agus, persoalan itu kini ditangani pihaknya dan sudah masuk proses pindana. Artinya, Agus menyebut, saat ini Bareskrim sudah melakukan penyelidikan, penyidikan dan bahkan beberapa saksi sudah dipanggil untuk dimintai keterangan. Agus menyebut, dalam kasus ini pun sudah ada beberapa tersangka diantaranya lebih dari tiga oknum pegawai di Badan Pertanahan Nasional atau BPN. 

"Ini sudah proses Pidana, bakal ada tersangka. Kalau gak salah, lebih dari tiga orang. Selain bakal ada tersangka, ke 178 SHM itu juga akan dibatalkan karena tidak sah. Sebab objek lahannya itu dalam sita tim Satgas BLBI," kata Agus menjelaskan. 

Sebelum nya, Pemerintah Kabupaten Bogor pun awalnya akan meminta perihal lahan eks HGU Cikopomayak Cileles itu untuk didistribusikan kepada warga dan khususnya para petani. Alasan mereka, karena sudah terbitnya surat lunas piutang. Namun, mengetahui ada kunjungan Menkopolhukam dan Menkeu pada periode Agustus 2021, rencana pendistribusian itu pun gagal dilaksanakan sampai menunggu keputusan hukum yang jelas. 

M.A MURTADHO

Baca juga: Langkah Baru Satgas Memburu Aset Obligor BLBI






PGI Meminta Presiden Jokowi Beri Atensi pada Intolerasi Beragama yang Masih Terjadi

13 menit lalu

PGI Meminta Presiden Jokowi Beri Atensi pada Intolerasi Beragama yang Masih Terjadi

PGI meminta Presiden Joko Widodo memberikan atensi serius pada insiden diskriminasi dan pelarangan ibadah di berbagai daerah.


Jokowi dan Gibran Sama-sama Meradang Soal Tambang Ilegal, Apa Kata Mereka?

2 jam lalu

Jokowi dan Gibran Sama-sama Meradang Soal Tambang Ilegal, Apa Kata Mereka?

Jokowi mengungkapkan ekspor tambang ilegal mengurangi pendapatan negara. Sementara Gibran pernah mengungkapkan bekingan tambang ilegal mengerikan.


Terkini: F1 Powerboat Bisa Ditonton Bareng Kerbau dan Sapi, Presiden Jokowi Panggil Teten

2 jam lalu

Terkini: F1 Powerboat Bisa Ditonton Bareng Kerbau dan Sapi, Presiden Jokowi Panggil Teten

Staf Khusus Menteri BUMN menyebut event F1 Powerboat di Danau Toba, Sumatera Utara, akan menjadi tontonan rakyat., bisa nonton bareng kerbau dan sapi.


Jokowi Minta Seluruh Puskesmas Punya USG dan Antropometri Kit Tahun Ini

5 jam lalu

Jokowi Minta Seluruh Puskesmas Punya USG dan Antropometri Kit Tahun Ini

Jokowi memerintahkan kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk menyediakan Ultrasonografi (USG) hingga Antropometri Kit di setiap Puskesmas dan Posyandu


Ganjar Pranowo Mania Bubar, Ganjarist: Mati Satu Tumbuh Seribu

7 jam lalu

Ganjar Pranowo Mania Bubar, Ganjarist: Mati Satu Tumbuh Seribu

Ganjarist menilai pembubaran GP Mania dan penarikan dukungan terhadap Ganjar Pranowo sebagai hal biasa.


Jokowi Panggil Teten Buntut Kasus Indosurya cs, OJK dan LPS Khusus Koperasi Akan Dibentuk

7 jam lalu

Jokowi Panggil Teten Buntut Kasus Indosurya cs, OJK dan LPS Khusus Koperasi Akan Dibentuk

Presiden Jokowi siang ini memanggil Menteri Koperasi Teten Masduki untuk membicarakan tindak lanjut atas berbagai kasus koperasi bermasalah.


Jokowi Perintahkan Muhadjir Segera Siapkan Bantuan Gempa Turki dan Suriah

7 jam lalu

Jokowi Perintahkan Muhadjir Segera Siapkan Bantuan Gempa Turki dan Suriah

Jokowi menyebut bantuan disiapkan oleh Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, hingg Kementerian Sosial.


Jokowi Dinilai Langgar Hukum Bila Abaikan Upaya Administrasi di Kasus Putusan MK

9 jam lalu

Jokowi Dinilai Langgar Hukum Bila Abaikan Upaya Administrasi di Kasus Putusan MK

Zico menyebut pihaknya masih menunggu itikad baik Jokowi untuk segera merespons permohonannya.


Jokowi Bilang Ancaman Copot Pangdam Kapolda soal Kebakaran Hutan Masih Berlaku

9 jam lalu

Jokowi Bilang Ancaman Copot Pangdam Kapolda soal Kebakaran Hutan Masih Berlaku

Peringatan ini disampaikan karena Jokowi menyebut suhu panas akan mulai naik di akhir Februari atau Maret ini.


Wacana Penghapusan Jabatan Gubernur Dinilai BIsa Membuka Pintu Amandemen UUD 1945

10 jam lalu

Wacana Penghapusan Jabatan Gubernur Dinilai BIsa Membuka Pintu Amandemen UUD 1945

Wacana penghapusan jabatan gubernur dinilai bisa membuka pintu Amandemen UUD 1945.