TEMPO.CO, Jakarta - TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak tahu-menahu soal isu penyelenggaraan Formula E Jakarta yang katanya akan diambil alih Singapura. Menurut dia, isu ini sebaiknya ditanyakan ke Formula E Operation (FEO) selaku pemilik lisensi balap Formula E.
"Tentang Formula E harus ditanyakan ke mereka (FEO), saya tidak tau," kata dia di kantor DPD Demokrat Jakarta, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Jumat malam, 9 September 2022.
Sebelumnya, mantan Dubes RI di Polandia Peter F. Gontha menyampaikan penyelenggaraan Formula E Jakarta akan diambil alih Singapura. Pernyataan ini disampaikan melalui akun Twitter @PeterGontha pada Rabu, 7 September 2022.
"Info A1 media international: SINGAPORE akan mengambil alih perhelatan balapan mobil FORMULA-E. Dan menandatangani perjanjian 10 tahun dengan FEO gara gara Indonesia ribut mengenai FORMULA E bulan lalu. Marilah kita ribut terus agar semua dilakukan di Singapore aja!," tulis dia.
Anies menerangkan perhelatan Formula E adalah kewenangan masing-masing kota. Balapan di negara lain, lanjut dia, juga tak ada sangkut-pautnya dengan Formula E di Jakarta alias Jakarta E-Prix.
"Tiap-tiap kota memiliki kerja sama sendiri-sendiri," ujar mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini.
Balap mobil listrik ini pertama kali digelar di Ibu Kota pada 4 Juni 2022. Pemerintah DKI melalui PT Jakarta Propertindo (Jakpro) telah meneken kontrak bahwa Jakarta E-Prix berlansung pada 2022-2024. ia memastikan, Jakpro tetap merencanakan Formula E terselenggara hingga 2024.
Isu politik dan hukum di Formula E Jakarta
Soal penyelenggaraan balapan Formula E hingga 2024 ini menjadi salah satu isu yang kerap dipertanyakan sejumlah pihak. Alasannya, masa jabatan Anies berakhir pada Oktober 2022, namun balapan ini tetap berjalan meski ia tak lagi menjabat sebagau gubernur.
Ajang balapan Formula E ini pun menjadi komoditas politik di DPRD DKI. Dua partai oposisi di Balai Kota, PDIP dan PSI ngotot untuk menjadikan Formula E Jakarta sebagai materi pengajukan hak interpelasi. Namun hingga kini, isu interpelasi itu mandek dan tak jelas ujungnya.
Mandek di DPRD DKI, Formula E Jakarta menggelinding ke KPK. Rabu lalu, Anies datang ke KPK untuk memberikan sejumlah keterangan.
Salah satu poin yang banyak dipertanyakan adalah soal commitment fee yang digelontorkan Jakpro sebagai penyelenggara balapan kepada Formula E Operation (FEO) selaku pemilik lisensi balap Formula E. Ada yang menyebut nilainya kemahalan dibanding hajatan serupa di negara-negara lain. Jakpro pun saat ini masih harus menuntaskan biaya commitment fee yang belu diserahkan ke FEO sesuai kesepakatan awal.
Berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI Jakarta, pelaksanaan Formula E Jakarta dilakukan selama tiga musim, yaitu 2022-2024 setelah renegosiasi dari awalnya lima musim, yaitu 2020-2024, akibat pandemi Covid-19.
Adapun total biaya komitmen yang disetorkan kepada Formula E Operation (FEO) selaku operator sekaligus pemegang lisensi Formula E, mencapai 31 juta poundsterling atau setara Rp 560 miliar, dari total 36 juta poundsterling.
Sisanya 5 juta poundsterling berdasarkan laporan BPK DKI Jakarta akan dibayarkan oleh BUMD DKI Jakarta, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku penyelenggara di Jakarta pada tahun ketiga tanpa melalui APBD.
