TEMPO.CO, Jakarta - Tiga berita terpopuler di kanal Metro sejak Kamis kemarin, menyangkut pembelaan PDIP terhadap Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang ditunjuk oleh Presiden Jokowi.
Pembelaan disampaikan oleh politikus PDIP Gilbert Simanjuntak yang membalas pernyataan politkus PAN yang juga anggota DPR RI Guspardi Gaus yang meminta Heru menklarifikasi berbagai tudingan yang muncul di masyarakat.
Menurut Gilbert, meminta bukti kinerja Pj Gubernur baru menjabat 2 hari aneh dan ini sangat mirip pernyataan Amien Rais di berbagai kesempatan. “Siapa pun tidak mampu menjawab dengan bukti dalam waktu sesingkat itu, dan masa jabatannya masih lama,” ucapnya.
Berikut 3 berita Terpopuler Metro:
1. PDIP Bela Heru Budi Hartono, Nama Amien Rais Ikut Terseret
Anggota Komisi B F-PDI Perjuangan DPRD DKI Gilbert Simanjuntak memilai bahwa pernyataan anggota DPR RI terasa ganjil soal prosedur pemilihan Heru Budu Hartono sebagai Pj Gubernur DKI.
Ia mengatakan prosedur pemilihan Pj Gubernur DKI telah dilalui sebaik-baiknya dengan mendengarkan masukan semua pihak.
“Sekarang Fraksi PAN DPR RI mempertanyakan, maka sepatutnya yang menjawab adalah Fraksi PAN DPRD DKI karena mereka juga mengusulkan. Anaknya Ketua Umum PAN juga ada dan hadir sebagai Wakil Ketua,” kata Gilbert dalam keterangan tertulis, Rabu, 19 Oktober 2022.
Usulan dari DPRD DKI, kata dia, telah diminta dan di dalamnya, termasuk Fraksi PAN DKI yang mengusulkan nama Heru Budi Hartono sebagai salah satu dari tiga nama yang mereka usulkan.
“Kesan yang ditimbulkan oleh Fraksi PAN DPR RI seakan melakukan pansos. Proses seleksi sendiri melibatkan Tim Penilai Akhir, dan tentunya sudah memiliki data atau bukti otentik lebih lengkap,” ujarnya.
Disamping itu, kata kader PDIP itu, kasus yang disampaikan oleh F-PAN DPR RI adalah kasus yang sudah diputus dan nama Heru Budi tidak ada dalam daftar tersangka.
2. Survei Populi Center : 12 Program Anies Baswedan Dinilai Tak Memuaskan
Lembaga penelitian Populi Center melakukan survei terhadap sejumlah program selama Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta. Hasil survei menunjukkan ada sejumlah program yang dianggap kurang memuaskan oleh masyarakat.
"Terdapat 12 program yang mendapatkan penilaian negatif/buruk/tidak puas, yakni program dengan kepuasan di bawah 60 persen," kata peneliti Populi Center Dimas Ramadhan dalam keterangan tertulis, Kamis, 20 Oktober 2022.
Program yang dinilai tidak memuaskan itu antara lain soal penanganan banjir (58,7 persen), pembangunan tanggul pengaman pantai (57,7 persen), penambahan delapan lokasi pembangunan rusun (57,1 pesen), dan pembangunan Taman Benyamin Sueb (55,8 persen).
Kemudian naturalisasi sungai (55 persen), penataan PKL Tanah Abang (55 persen), peningkatan fasilitas kepelabuhan (53,9 persen), sumur resapan (53,2 persen),
JakPeneur/OK-OCE (45,5 persen), reklamasi Pantai Utara Jakarta (42,7 persen), Pelaksanaan Formula E (42,7 persen), dan Rumah DP 0 (33,3 persen).
Dimas menjelaskan bahwa survei ini dilaksanakan pada 9 sampai 16 Oktober 2022 dengan sampel responden tersebar secara proporsional di 60 kelurahan di Provinsi DKI Jakarta. Tujuan survei adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang dinamika pembangunan, kinerja pemerintah provinsi, serta dinamika politik di Provinsi DKI Jakarta.
3. Mimpi Jokowi Integrasikan Transportasi Umum di Jakarta, Erick Thohir Mau Belajar Dulu ke Inggris dan Singapura
Saat menerima kunjungan Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono kemarin, Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan mimpi Presiden Joko Widodo yang ingin mengintegrasikan sistem transportasi di Jakarta.
Erick menyebut sistem transportasi di Inggris dan Singapura yang bisa dicontoh oleh Jakarta. “Kita kan mencontoh seperti di Inggris dan Singapura ketika transportasi publik bersinergi total sehingga mempermudah akses penumpang. Hari ini sudah berjalan, tapi belum maksimal,” katanya usai menerima Heru Budi di Kantor Kementerian BUMN, Rabu kemarin, 19 Oktober 2022.
Menurut Erick tak tertutup kemungkinan adanya bahan usaha baru yang merupakan patungan antara pemerintah pusat dengan DKI Jakarta guna menyatukan aset-aset BUMN dan pemda DKI Jakarta. Karena itu, ia mendorong pembentukan payung hukum antara pemerintah pusat dan pemda terkait pengembangan sektor transportasi agar lebih terintegrasi.
“MRT (Moda Raya Terpadu) masih sendiri, commuter line masih sendiri, mimpinya Bapak Pesiden bagaimana ini menjadi satu kesatuan dengan sistem yang satu, dengan sistem payment yang satu, tapi kan ini harus jadi satu payung hukum, tidak bisa seperti hari ini yang masih pisah-pisah. Kalau negara lain bisa, masak kita tidak bisa,” ungkap dia.
Erick menjelaskan Kementerian BUMN sedang melihat benchmarking sistem transportasi di sejumlah negara maju. Hal itu ditujukan agar mampu mendorong Indonesia menjadi negara maju asalkan tidak membuat kebijakan yang side back.
“MRT, LRT (Light Rail Transit), commuter line, semua yang sudah dibangun (mau) dijadikan satu kesatuan supaya sistemnya sama,” ucap Erick.
Baca juga: Survei Populi Center: 83,5 Persen Warga Jakarta Puas Atas Kepemimpinan Anies Baswedan
