Ancaman Resesi Tahun Depan, Heru Budi Hartono Diminta Evaluasi Aturan PJLP

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono usai melakukan tes terhadap calon wali kota Jakarta Utara di DPRD DKI, 16 Februari 2021. Tempo/Imam Hamdi

TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono diminta mengevaluasi aturan baru soal penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP) Pemprov DKI Jakarta. Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono merekomendasikan evaluasi aturan itu sebagai antisipasi ancaman resesi. 

Ketua Komisi Bidang Pemerintahan DPRD DKI Jakarta itu merekomendasikan penambahan ketentuan yang menyatakan bahwa PJLP yang usia 56 tahun masih dapat dipekerjakan dengan sejumlah syarat. "Kalau berdasarkan evaluasi kinerja masih memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan, maka terhadap PJLP tersebut masih dapat dikecualikan," ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Minggu 27 November 2022, seperti dikutip Antara.

Pada 1 November 2022, Heru Budi telah meneken Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1095 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengendalian Penggunaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP). Dalam peraturan itu disebutkan soal usia petugas PJLP. Pada lampiran Kepgub, dicantumkan batas usia PJLP 18 tahun hingga 56 tahun.

Aturan ini, kata Mujiyono, menimbulkan keresahan dari PJLP yang berusia di atas 56 tahun. Mereka sulit mencari pekerjaan di tempat lain. Apalagi ada ancaman resesi ekonomi yang berimbas pada terkontraksinya kondisi ekonomi di Jakarta.

"Perlu ada penundaan pemberlakuan ketentuan tersebut satu tahun ke depan untuk memberikan kesempatan kepada PJLP mencari pekerjaan di tempat lain," kata Mujiyono. 

Mujiyono berharap, Heru Budi Hartono lebih bijak menerbitkan aturan agar warga Jakarta, khususnya PJLP DKI masih bisa bertahan menghadapi ancaman resesi ekonomi. 

Baca juga: Anak Buah Heru Budi Hartono Pastikan Penghapusan Wali Kota dan Bupati di Jakarta Tidak Benar, Begini Penjelasannya






Wisma Atlet, Dibentuk untuk Asian Games, Digunakan RSDC, dan Dianggap Sarang Kuntilanak

7 jam lalu

Wisma Atlet, Dibentuk untuk Asian Games, Digunakan RSDC, dan Dianggap Sarang Kuntilanak

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mengusulkan agar Pemrov DKI Jakarta mengelola Wisma Atlet agar tidak jadi sarang kuntilanak.


Politikus PDIP Mau DKI Kelola Wisma Atlet yang Disebut Banyak Kuntilanak, Heru Budi: Masih Dibahas

8 jam lalu

Politikus PDIP Mau DKI Kelola Wisma Atlet yang Disebut Banyak Kuntilanak, Heru Budi: Masih Dibahas

Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat untuk alih fungsi Wisma Atlet karena lahan itu milik Sekretariat Negara (Setneg). Hal ini disampaikannya, menanggapi pernyataan Ketua Komisi D Bidang Pembangunan DKI Jakarta, Ida Mahmudah.


Heru Budi Manut Pemerintah Pusat Soal Nasib Wisma Atlet Biar Tak Jadi Sarang Kuntilanak

12 jam lalu

Heru Budi Manut Pemerintah Pusat Soal Nasib Wisma Atlet Biar Tak Jadi Sarang Kuntilanak

Heru Budi mengatakan pengelolaan Wisma Atlet jadi kewenangan Pusat. DPRD DKI minta jangan dibiarkan kosong agar tak banyak kuntilanak.


Bantah Situasi Ekonomi Indonesia 2023 Gelap, Sri Mulyani: yang Tidak Baik-baik Saja di Sana

14 jam lalu

Bantah Situasi Ekonomi Indonesia 2023 Gelap, Sri Mulyani: yang Tidak Baik-baik Saja di Sana

Menteri Keuangan Ekonomi Sri Mulyani kembali menyinggung soal kondisi perekonomian global 2023 yang diprediksi gelap gulita.


Heru Budi Hartono Sebut Pembebasan Lahan untuk Proyek Sodetan Ciliwung Sudah Tuntas

1 hari lalu

Heru Budi Hartono Sebut Pembebasan Lahan untuk Proyek Sodetan Ciliwung Sudah Tuntas

Heru Budi Hartono memastikan tidak ada lagi pembebasan lahan yang dilakukan untuk proyek sodetan Ciliwung karena masalah sudah tuntas.


IMF Sebut 2023 Ekonomi Dunia Gelap Gulita, Sri Mulyani: Pemulihan Ekonomi RI Meningkat Pesat

1 hari lalu

IMF Sebut 2023 Ekonomi Dunia Gelap Gulita, Sri Mulyani: Pemulihan Ekonomi RI Meningkat Pesat

Sri Mulyani merepons pernyataan Presiden Jokowi soal peringatan IMF bahwa dunia akan gelap gulita pada 2023. Indonesia malah sedang meningkat pesat.


Proyek ITF Sunter Dikebut usai Disentil Jokowi, Heru Budi: Lagi Dibahas Jakpro

1 hari lalu

Proyek ITF Sunter Dikebut usai Disentil Jokowi, Heru Budi: Lagi Dibahas Jakpro

Jokowi memanggil direksi anak perusahaan Jakpro dan meminta proyek fasilitas pengolahan sampah terpadu atau ITF Sunter dikebut


Jakpro Sampaikan Laba Formula E 2022 Rp 5 Miliar, PSI: Masih Ada Utang Kok Ngomong Untung

1 hari lalu

Jakpro Sampaikan Laba Formula E 2022 Rp 5 Miliar, PSI: Masih Ada Utang Kok Ngomong Untung

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo menilai klaim Formula E untung Rp5 miliar jauh dari yang sudah dikeluarkan APBD DKI Jakarta Rp560 miliar untuk pembayaran commitment fee.


Faisal Basri Sebut Peluang Resesi Indonesia Kecil, tapi Pemulihan Ekonominya Belakangan

2 hari lalu

Faisal Basri Sebut Peluang Resesi Indonesia Kecil, tapi Pemulihan Ekonominya Belakangan

Ekonom senior Faisal Basri menyebut kecil kemungkinan Indonesia mengalami resesi.


DPRD DKI Khawatirkan Sistem Jalan Berbayar Jadi Lahan Korupsi

2 hari lalu

DPRD DKI Khawatirkan Sistem Jalan Berbayar Jadi Lahan Korupsi

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth mengkhawatirkan sistem jalan berbayar atau ERP bakal jadi lahan korupsi baru bagi para oknum.