Anies Baswedan Barter Lahan Pemprov DKI di Setiabudi dengan Tanah Milik Swasta di Cakung

Reporter

Suasana Rusunawa Penjaringan, bagian dari 12 rusunawa yang diresmikan Anies Baswedan, Kamis, 18 Agustus 2022. Foto Facebook Anies Baswedan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di era Anies Baswedan telah melakukan barter lahan dengan PT Nusantara Pasifik Investama. Rencananya, di lahan milik swasta itu akan dibangun rumah susun.   

Tukar-menukar lahan itu adalah antara lahan milik Pemprov DKI Jakarta yang berada di Jalan Muria Dalam IA, I, II, III dan IV Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan seluas 3.234 meter persegi ditukar dengan lahan milik PT Nusantara Pasifik Investama yang berada di di Jalan Rawa Kuning RT.001/07 Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur seluas 7.558. 

Rencana barter lahan itu termuat dalam Keputusan gubernur (Kepgub) Nomor 812 Tahun 2022 tentang Tukar Menukar Barang Milik Daerah yang terbit tanggal 1 September 2022. Artinya keputusan ini dibuat pada saat Anies Baswedan masih menjabat Gubernur DKI.        

Seperti dilansir dari laman DPRD DKI Jakarta, Selasa, 6 Desember 2022, keputusan ini telah mendapat persetujuan DPRD DKI namun dengan catatan. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengkoreksi keputusan gubernur tentang barter lahan itu. 

Prasetyo Edi menilai Keputusan Gubernur cacat hukum

Prasetyo menilai Kepgub tersebut cacat hukum lantaran diterbitkan tanpa persetujuan DPRD DKI Jakarta. Sementara berdasarkan Pasal 331 Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Tahun 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolan Barang Milik Daerah menjelaskan, bahwa pemindahtanganan barang milik daerah yang dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD.

Prasetyo mengaku baru dimintai persetujuan melalui surat Gubernur DKI Jakarta nomor 638/PU.03.03 tentang Permohonan Persetujuan Tukar Menukar Tanah dan Badan Jalan Dengan Tanah Pengganti Milik PT Nusantara Pasifik Investama tertanggal 14 Oktober 2022.

“Ini jadi masalah, maka dalam forum ini sah saya batalkan Keputusan Gubernur yang dimaksud,” ujarnya dalam rapat pimpinan di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa, 6 Desember 2022.

Kendati begitu, Prasetyo menyatakan setuju terhadap tukar menukar atau barter lahan tersebut. Hanya, Pras meminta PT Nusantara Pesifik Investama mengubah alas hukum lahan miliknya yang semula berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Girik, menjadi Sertifikat Hak Pakai (SHP) sebelum dilakukan penukaran, untuk menghindari masalah dikemudian hari.

“Saya setuju, tapi suratnya belakangan nih, kalau enggak SHP, saya tidak mau. Saya kasih waktu dua bulan. Selanjutnya Januari diagendakan untuk lihat atau survei (lokasi) perwakilan komisi A dan komisi C,” terangnya.

Kepala Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta Reza Phahlevi menjelaskan, salah satu kewajiban swasta ketika hendak melakukan penukaran tanah adalah mengurus sertifikat miliknya untuk diubah menjadi SHP.

“Pemprov DKI nanti kan melakukan BAST (berita acara serah terima) tanah dan dokumen dari mereka. Pada saat BAST tersebut, kita hanya mau terima dalam bentuk sertifikat hak pakai, SHM pun kita tidak boleh terima, karena biaya balik nama itu menjdi tanggung jawab swasta,” ucapnya.

Lahan di Cakung akan dibangun rumah susun

Reza mengungkapkan, nantinya lahan seluas 7.558 meter tersebut akan dijadikan rumah susun (rusun), sebab merupkan zona tanah kuning yang artinya untuk wilayah tempat tinggal atau pemukiman penduduk.

“Jadi lokasi ini warna kuning, untuk perumahan, jadi nanti kita akan lokasikan lahan tersebut untuk rusun, karena dekat dengan stasiun kereta api. Jadi kalau sudah diserahkan ke kita, barulah kita serah terimakan ke Dinas Perumahan,” ungkapnya.

Adapun Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Michael Rolandi Cesnanta Brata juga mengingatkan agar PT Nusantara Pasifik Investama merampungkan seluruh berkas sebelum pelaksanaan serah terima dan memastikan harga tanah yang ditukar harus ada nilai lebih minimal 10 persen sesuai peraturan yang berlaku.

Aturan memungkinkan adanya tukar-menukar lahan

“Memang tukar menukar itu memang secara aturan dimungkinkan, dan harganya memang paling tidak jangan merugikan pemerintah. Lalu yang diserahkan itu clean and clear, artinya SHM dan Girik kita minta semuanya diserahkan dalam bentuk SHP dengan nama Pemprov DKI dan nilainya sudah dilakukan appraisal,” tuturnya.

Sementara, Direktur Operasional PT Nusantara Pasifik Investama Herry Hartawan menyanggupi untuk segera merubah sertifikat perusahaan menjadi SHP paling lama dua bulan. "Kami setuju sekali, biar Pemprov menerima legalitasnya sah. Sebulan bisa selesai mudah-mudahan,” ucapnya.

Baca juga: DKI Prioritaskan Bebaskan Lahan Normalisasi Sungai di 4 Kelurahan pada 2023, Berikut Rinciannya






Pengemudi Ojol Demo Tolak Rencana Jalan Berbayar ERP Jakarta, Minta Anak Buah Heru Budi Temui Massa

5 jam lalu

Pengemudi Ojol Demo Tolak Rencana Jalan Berbayar ERP Jakarta, Minta Anak Buah Heru Budi Temui Massa

Sejumlah pengemudi ojek online (ojol) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Balai Kota DKI Jakarta. Mereka menolak rencana jalan berbayar ERP.


Survei TSRC Sebut Prabowo Paling Banyak Belanja Iklan di Facebook

6 jam lalu

Survei TSRC Sebut Prabowo Paling Banyak Belanja Iklan di Facebook

The Strategic Research and Consulting (TSRC) mengungkapkan Prabowo Subianto merupakan kandidat capres yang merogoh kocek paling banyak untuk belanja iklan


Koalisi Indonesia Bersatu Belum Punya Sekber dan Capres, Waketum Golkar Tak Mau Disebut Tertinggal

7 jam lalu

Koalisi Indonesia Bersatu Belum Punya Sekber dan Capres, Waketum Golkar Tak Mau Disebut Tertinggal

Waketum Golkar membantah anggapan bahwa Koalisi Indonesia Bersatu tertinggal dari koalisi lainnya karena belum punya Sekber dan Capres.


Tempat Parkir MRT Jakarta Dikeluhkan, DPRD DKI Minta Park and Ride di Dekat Stasiun

11 jam lalu

Tempat Parkir MRT Jakarta Dikeluhkan, DPRD DKI Minta Park and Ride di Dekat Stasiun

DPRD DKI minta MRT Jakarta mengatur gedung-gedung besar yang berada di kawasan stasiun MRT menyediakan tempat parkir.


Enggan Bahas Pinjaman Anies Baswedan, Ini Kekayaan Sandiaga Uno

13 jam lalu

Enggan Bahas Pinjaman Anies Baswedan, Ini Kekayaan Sandiaga Uno

Sandiaga Uno menyatakan tidak bersedia melanjutkan pembicaraan tentang kabar adanya pinjaman Anies Baswedan sebesar Rp 50 miliar. Berapa kekayaannya?


Hasil Audit Sebut Formula E Untung Rp5,29 Miliar, BP BUMD DKI Ogah Komentar

13 jam lalu

Hasil Audit Sebut Formula E Untung Rp5,29 Miliar, BP BUMD DKI Ogah Komentar

Plt. Kepala Badan Pembina (BP) BUMD DKI Jakarta Fitria Rahadiani ogah komentari hasil audit Formula E 2022 yang dilakukan kantor akuntan publik


Popularitas Anies Baswedan di Medsos Lebih Besar Dibanding Ganjar, RK, Khofifah

13 jam lalu

Popularitas Anies Baswedan di Medsos Lebih Besar Dibanding Ganjar, RK, Khofifah

Jika dipersentasekan, perbincangan terhadap Anies Baswedan sebesar 44,9 persen.


Heru Budi Minta Jamkrida Rangkul Lebih Banyak UMKM dan Koperasi, Genjot Lapangan Kerja

14 jam lalu

Heru Budi Minta Jamkrida Rangkul Lebih Banyak UMKM dan Koperasi, Genjot Lapangan Kerja

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono PT Jamkrida untuk merangkul lebih banyak pelaku UMKM dan Koperasi.


Pengamat: Kesepakatan Utang Piutang Politik Tak Etis Dibuka ke Ruang Publik

23 jam lalu

Pengamat: Kesepakatan Utang Piutang Politik Tak Etis Dibuka ke Ruang Publik

Pengamat politik Aisah Putri Budiarti menilai isu utang piutang dapat berdampak pada citra Anies Baswedan.


Soal Utang Anies Rp 50 Miliar, Sandiaga Uno: Biar Pihak Terkait yang Menyampaikan

1 hari lalu

Soal Utang Anies Rp 50 Miliar, Sandiaga Uno: Biar Pihak Terkait yang Menyampaikan

Sandiaga Uno enggan memperpanjang pembahasan soal utang Anies Baswedan Rp 50 miliar untuk Pilkada DKI Jakarta.