Anies Baswedan Barter Lahan Pemprov DKI di Setiabudi dengan Tanah Milik Swasta di Cakung

Reporter

Suasana Rusunawa Penjaringan, bagian dari 12 rusunawa yang diresmikan Anies Baswedan, Kamis, 18 Agustus 2022. Foto Facebook Anies Baswedan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di era Anies Baswedan telah melakukan barter lahan dengan PT Nusantara Pasifik Investama. Rencananya, di lahan milik swasta itu akan dibangun rumah susun.   

Tukar-menukar lahan itu adalah antara lahan milik Pemprov DKI Jakarta yang berada di Jalan Muria Dalam IA, I, II, III dan IV Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan seluas 3.234 meter persegi ditukar dengan lahan milik PT Nusantara Pasifik Investama yang berada di di Jalan Rawa Kuning RT.001/07 Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur seluas 7.558. 

Rencana barter lahan itu termuat dalam Keputusan gubernur (Kepgub) Nomor 812 Tahun 2022 tentang Tukar Menukar Barang Milik Daerah yang terbit tanggal 1 September 2022. Artinya keputusan ini dibuat pada saat Anies Baswedan masih menjabat Gubernur DKI.        

Seperti dilansir dari laman DPRD DKI Jakarta, Selasa, 6 Desember 2022, keputusan ini telah mendapat persetujuan DPRD DKI namun dengan catatan. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengkoreksi keputusan gubernur tentang barter lahan itu. 

Prasetyo Edi menilai Keputusan Gubernur cacat hukum

Prasetyo menilai Kepgub tersebut cacat hukum lantaran diterbitkan tanpa persetujuan DPRD DKI Jakarta. Sementara berdasarkan Pasal 331 Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Tahun 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolan Barang Milik Daerah menjelaskan, bahwa pemindahtanganan barang milik daerah yang dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD.

Prasetyo mengaku baru dimintai persetujuan melalui surat Gubernur DKI Jakarta nomor 638/PU.03.03 tentang Permohonan Persetujuan Tukar Menukar Tanah dan Badan Jalan Dengan Tanah Pengganti Milik PT Nusantara Pasifik Investama tertanggal 14 Oktober 2022.

“Ini jadi masalah, maka dalam forum ini sah saya batalkan Keputusan Gubernur yang dimaksud,” ujarnya dalam rapat pimpinan di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa, 6 Desember 2022.

Kendati begitu, Prasetyo menyatakan setuju terhadap tukar menukar atau barter lahan tersebut. Hanya, Pras meminta PT Nusantara Pesifik Investama mengubah alas hukum lahan miliknya yang semula berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Girik, menjadi Sertifikat Hak Pakai (SHP) sebelum dilakukan penukaran, untuk menghindari masalah dikemudian hari.

“Saya setuju, tapi suratnya belakangan nih, kalau enggak SHP, saya tidak mau. Saya kasih waktu dua bulan. Selanjutnya Januari diagendakan untuk lihat atau survei (lokasi) perwakilan komisi A dan komisi C,” terangnya.

Kepala Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta Reza Phahlevi menjelaskan, salah satu kewajiban swasta ketika hendak melakukan penukaran tanah adalah mengurus sertifikat miliknya untuk diubah menjadi SHP.

“Pemprov DKI nanti kan melakukan BAST (berita acara serah terima) tanah dan dokumen dari mereka. Pada saat BAST tersebut, kita hanya mau terima dalam bentuk sertifikat hak pakai, SHM pun kita tidak boleh terima, karena biaya balik nama itu menjdi tanggung jawab swasta,” ucapnya.

Lahan di Cakung akan dibangun rumah susun

Reza mengungkapkan, nantinya lahan seluas 7.558 meter tersebut akan dijadikan rumah susun (rusun), sebab merupkan zona tanah kuning yang artinya untuk wilayah tempat tinggal atau pemukiman penduduk.

“Jadi lokasi ini warna kuning, untuk perumahan, jadi nanti kita akan lokasikan lahan tersebut untuk rusun, karena dekat dengan stasiun kereta api. Jadi kalau sudah diserahkan ke kita, barulah kita serah terimakan ke Dinas Perumahan,” ungkapnya.

Adapun Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Michael Rolandi Cesnanta Brata juga mengingatkan agar PT Nusantara Pasifik Investama merampungkan seluruh berkas sebelum pelaksanaan serah terima dan memastikan harga tanah yang ditukar harus ada nilai lebih minimal 10 persen sesuai peraturan yang berlaku.

Aturan memungkinkan adanya tukar-menukar lahan

“Memang tukar menukar itu memang secara aturan dimungkinkan, dan harganya memang paling tidak jangan merugikan pemerintah. Lalu yang diserahkan itu clean and clear, artinya SHM dan Girik kita minta semuanya diserahkan dalam bentuk SHP dengan nama Pemprov DKI dan nilainya sudah dilakukan appraisal,” tuturnya.

Sementara, Direktur Operasional PT Nusantara Pasifik Investama Herry Hartawan menyanggupi untuk segera merubah sertifikat perusahaan menjadi SHP paling lama dua bulan. "Kami setuju sekali, biar Pemprov menerima legalitasnya sah. Sebulan bisa selesai mudah-mudahan,” ucapnya.

Baca juga: DKI Prioritaskan Bebaskan Lahan Normalisasi Sungai di 4 Kelurahan pada 2023, Berikut Rinciannya






Jakpro Gelar Audit Internal Soal Penggelembungan Bayar Pajak Tanah 4 Kali Lipat Jadi Rp 18 Miliar

1 jam lalu

Jakpro Gelar Audit Internal Soal Penggelembungan Bayar Pajak Tanah 4 Kali Lipat Jadi Rp 18 Miliar

PT Jakarta Propertindo (Jakpro) melakukan audit internal soal penggelembungan bayar pajak dari seharusnya Rp 4 miliar menjadi Rp 18 miliar.


Anggota DPRD Apresiasi Heru Budi Tanam Pohon, Minta Dinas Pertanaman Diawasi

13 jam lalu

Anggota DPRD Apresiasi Heru Budi Tanam Pohon, Minta Dinas Pertanaman Diawasi

Sejak dilantik menggantikan Anies Baswedan, Heru Budi sudah melakukan penanaman 2.700 pohon untuk penghijauan Jakarta.


Dishub DKI Belum Pikirkan Teknologi ERP, Sempat Gagal Lelang di Era Anies Baswedan

18 jam lalu

Dishub DKI Belum Pikirkan Teknologi ERP, Sempat Gagal Lelang di Era Anies Baswedan

Pemprov DKI pernah gagal melakukan lelang tekonologi ERP pada 2018 sebab satu peserta lelang mengundurkan diri karena menganggap proyek tidak pasti.


Pertemuan Jokowi dan Surya Paloh Disebut Bahas Pencalonan Anies Baswedan

18 jam lalu

Pertemuan Jokowi dan Surya Paloh Disebut Bahas Pencalonan Anies Baswedan

Pengamat politik Hendri Satrio meyakini pertemuan antara Jokowi dengan Surya Paloh pada Kamis kemarin membahas soal pencalonan Anies Baswedan


Pengamat Prediksi Isu Reshuffle dan Anies Jadi Topik Pertemuan Jokowi - Surya Paloh

1 hari lalu

Pengamat Prediksi Isu Reshuffle dan Anies Jadi Topik Pertemuan Jokowi - Surya Paloh

Adi Prayitno, menyebut isu reshuffle dan pencapresan Anies Baswedan diduga jadi pembahasan antara Surya Paloh dengan Presiden Jokowi.


PKS Sepakat dengan Kriteria Cawapres yang Pernah Disampaikan Anies

1 hari lalu

PKS Sepakat dengan Kriteria Cawapres yang Pernah Disampaikan Anies

PKS satu suara dengan apapun pilihan Anies Baswedan menentukan bakal Cawapres yang akan mendampinginya di Pilpres 2024.


Soal Kapan PKS Nyatakan Dukungan Resmi ke Anies, Ini Jawaban Sohibul Iman

1 hari lalu

Soal Kapan PKS Nyatakan Dukungan Resmi ke Anies, Ini Jawaban Sohibul Iman

Wakil Ketua Majelis Syura PKS Shohibul Iman menjelaskan alasan di balik sikap PKS belum melakukan deklarasi terbuka mendukung Anies Baswedan


Sudirman Said Sebut Koalisi Sepakat Serahkan Pemilihan Cawapres pada Anies Baswedan

1 hari lalu

Sudirman Said Sebut Koalisi Sepakat Serahkan Pemilihan Cawapres pada Anies Baswedan

Sudirman Said, mengatakan Partai NasDem, Partai Demokrat, dan PKS menyerahkan sepenuhnya nama cawapres kepada Anies Baswedan


Kapan DPRD Memperjelas Regulasi Jalan Berbayar di Jakarta?

1 hari lalu

Kapan DPRD Memperjelas Regulasi Jalan Berbayar di Jakarta?

DPRD DKI Jakarta belum memperjelas aturan jalan berbayar atau elektronik road pricing (ERP) di Ibu Kota. Kapan mereka akan memperjelasnya?


NasDem Belum Ajak Demokrat Ikut Safari Politik Anies Baswedan, Ini Sebabnya

1 hari lalu

NasDem Belum Ajak Demokrat Ikut Safari Politik Anies Baswedan, Ini Sebabnya

Partai NasDem belum akan mengajak Partai Demokrat dalam agenda safari politik Anies Baswedan walaupun mereka sudah menyatakan dukungan