TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Achmad Yani menilai kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara kini melebar menjadi polemik. Dia menyentil pihak-pihak yang mempermasalahkan diterbitkannya izin mendirikan bangunan (IMB) sementara oleh mantan Gubernur DKI Anies Baswedan.
"Jangan senangnya buat gaduh dengan mempermasalahkan IMB yang dikeluarkan era Gubernur Anies, mari kita bicara dengan data, sehingga bisa bijak menilai musibah ini dan perlu kita carikan solusinya," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Senin, 6 Maret 2023.
Sebelumnya, politikus PDIP dan PSI menyalahkan Anies dalam kasus kebakaran Depo Pertamina Plumpang pada Jumat malam, 3 Maret 2023. Sebab, warga sekitar yang memperoleh IMB dari Anies menjadi salah satu korban kebakaran.
Anies memang pernah menerbitkan IMB kawasan untuk warga Kampung Tanah Merah, Jakarta Utara pada Oktober 2021. IMB kawasan maksudnya izin itu berlaku untuk satu RT dalam satu kawasan. Penerbitan izin dimaksudkan agar warga bisa mengakses fasilitas pemerintah, meski huniannya berdiri di lahan ilegal.
Yani menilai IMB kawasan bukanlah izin atas pengakuan terhadap bangunan yang didirikan. IMB kawasan, lanjut dia, untuk mengakui keberadaan penduduk yang telah memiliki kartu tanda penduduk (KTP).
Lagi pula, kata Yani, penempatan warga Kampung Tanah Merah di tanah ilegal itu sudah sahih sebelum Anies menerbitkan IMB kawasan.
"Karena sebelumnya warga sudah mendapatkan legalitas keberadaannya dalam bentuk KTP yang dikeluarkan di era Pak Jokowi menjadi Gubernur Jakarta," jelas anggota DPRD DKI Jakarta ini.
Karena itulah, Yani menilai tidak pas apabila saling menyalahkan atas kasus kebakaran Depo Pertamina Plumpang. Menurut dia, sebaiknya berbagai pihak mencari solusi terbaik untuk PT. Pertamina dan warga sekitar.
"Tidak pas kita menyalahkan siapa dan siapa," ucap dia membela Anies Baswedan.
Pilihan Editor: Kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Politikus PDIP dan PSI Salahkan Anies Baswedan
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
