TEMPO.CO, Jakarta - Hari ini, 10 Maret 2023 Kota Bekasi memperingati hari berdirinya pemerintahan yang ke-26 tahun. Kota Bekasi menjadi salah satu kota di Jawa Barat yang memiliki luas wilayah 210,49 kilometer per segi. Memiliki penduduk mencapai 2,2 juta jiwa yang tersebar di 12 kecamatan.
Berdasarkan laman bekasikota.go.id, peresmian kota administratif Bekasi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 20 April 1982, dengan wali kota pertama dijabat leh Bapak H Soedjono (1982-1988). Tahun 1988 Wali Kota Bekasi dijabat oleh Bapak Drs Andi Sukardi (1988-1991). Kemudian diganti oleh Bapak Drs H Khailani AR (1991-1997).
Selanjutnya, berdasakran hasil pemilihan terhitung mulai 23 Februari 1998 Wali Kota Madya Kepala Daerah tingkat II Bekasi definitif dijabat H Nonon Sonthanie (1998-2003). Setelah pemilihan umum berlangsung terpilihlah Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi yaitu Ahmad Zurfaih dan Mochtar Mohamad periode 2003-2008. Kemudian pada periode 2008-2013 terpilih kembali Mochtar Mohamad sebagai Wali Kota Bekasi dan Rahmat Effendi sebagai Wakil Wali Kota Bekasi.
Tahapan pilkada kembali digelar, pasangan Rahmat Effendi dan Ahmad Syaikhu terpilih menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi periode 2013-2018. Hingga, pada pemilihan selanjutnya, Rahmat Effendi terpilih kembali menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota dijabat Tri Adhianto Tjahyono periode 2018-2023.
Sejarah Bekasi
Sebutan kota Bekasi pada zaman Kerajaan Tarumanagara adalah Dayeuh Sundasembawa atau Jayagiri. Kerajaan Tarumanegara pada saat itu mencangkup Bekasi, Sunda Kelapa, Depok, Cibinong, Bogor hingga ke wilayah Sungai Cimanuk di Indramayu Jawa Barat.
Dilansir dari www.bekasikota.go.id Dayeuh Sundasembawa menjadi tempat asal Maharaja Tarusbawa pendiri kerajaan Sunda yang seterusnya menurunkan raja-raja sampai generasi ke-40 pada 1567-1579 M yaitu Ratu Ragumulya Raja Sunda Kelapa. Selain itu kota Bekasi memiliki sejarah panjang sejak Hindia-Belanda hingga Republik Indonesia.
Di masa orde baru Bekasi menjadi lumbung padi Indonesia terbesar. Ini dikarenakan sawah-sawah di Bekasi tidak hanya memanfaatkan hujan sebagai sumber air untuk sawah, tetapi telah menggunakan sistem irigasi. Sehingga hasil dari sawah-sawah berlimpah.
Pada tahun 1949 terjadi unjuk rasa sekitar 40.000 rakyat Bekasi di alun-alun Bekasi. Inti dari unjuk rasa pada saat itu adalah Rakyat Bekasi mengajukan usul kepada pemeritah pusat agar Kabupaten Jatinegara diubah menjadi Kabupaten Bekasi. Dengan rakyat Bekasi tetap dalam pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka terbentuklah Kabupaten Bekasi berdasarkan Undang-undang No 14 tahun 1950.
Dengan wilayah terdiri dari empat kewedanan, 13 kecamatan, termasuk Kecamatan Cibarusah, dan 95 desa. Pada saat itu Kabupaten Bekasi terbentukdengan motto “Swantara Wibawa Mukti”. Pada 1960 kantor Kabupaten Bekasi dipindah dari Jatinegara ke Kota Bekasi, yang awalnya di Jalan H Juanda. Kemudian 1982 saat Bupati dijabat oleh Bapak H Abdul Fatah, gedung perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi kembali dipindah ke Jalan Ahmad Yani No 1 Bekasi. Pemindahan ini dikarenakan Kecamatan Bekasi menuntut dimekarkannya Kecamagan Bekasi Utara.
Peresmian administratif Bekasi dilakukan pada 20 April 1982 oleh menteri dalam negeri dengan wali kota pertama pada saat itu H Soedjono (1982-1988). Pada 1988 Wali Kota Bekasi dijabat Andi Sukardi (1988-1991). Kemudian diganti H Khailani AR (1991-1997).
Pilihan Editor: Tentang Ibu Kota Negara, Ternyata Bekasi Dulunya Ibu Kota Kerajaan
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “http://tempo.co/”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
