TEMPO.CO, Jakarta - Berita meninggalnya politikus Mohamad Taufik menjadi laporan Top 3 Metro yang banyak dibaca di kanal Metro Tempo.
M Taufik adalah politikus senior yang ikut mengantarkan Jokowi dan Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta, kursi yang kini seolah menjadi batu lompatan menuju RI 1.
Dua laporan yang masuk Top 3 Metro adalah soal nasib Waduk Bigrif, kolam pengendali banjir yang diresmikan Anies Baswedan Oktober 2022 lalu, kini nasibnya tak terawat di era Pj Gubernur Heru Budi Hartono, jadi laporan kedua terpopuler.
Selanjutnya soal rencana Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono yang akan menonaktifkan Nomor Induk Kependudukan warga DKI yang selama ini tidak tinggal di Jakarta. Rencana ini, kata Heru dalam rangka merapikan data kependudukan di DKI.
1. Mantan Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik Meninggal, Sakit Sejak 2022
Mohamad Taufik meninggal Rabu malam, 3 Mei 2023 pada usia 66 tahun. Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Syarif bercerita mengenai kondisi M. Taufik sebelum meninggal.
Syarif menuturkan, salah satu anak dari Taufik sempat meneleponnya pada Rabu petang sekira pukul 18.00 WIB. Dia mengabarkan kondisi Taufik.
Syarif lantas ke di Rumah Sakit Siloam Semanggi, tempat Taufik dirawat. "Saya pukul 18.00 ke rumah sakit," katanya saat dihubungi, Rabu, 3 Mei 2023.
Saat itu Syarif mendapat kabar bahwa kondisi napas Taufik sudah tidak stabil sejak pukul 14.00 WIB. Sehingga pihak rumah sakit harus memasang alat bantu pernapasan. Kondisi Taufik semakin memburuk hingga akhirnya meninggal pada pukul 21.40 WIB
M Taufik adalah politikus senior di DKI Jakarta. Dia menjadi Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta pada 2014 hingga diberhentikan oleh partai pada 2022. Ia mundur dari Gerindra, karena berbeda pilihan dengan partainya yang menyokong Prabowo Subianto.
Sedari awal, M Taufik secara terang-terangan mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden.
Baca berita selengkapnya di sini
2. Waduk Brigif yang Diresmikan Anies Baswedan Tidak Terawat, Politikus NasDem Angkat Suara
Wakil Ketua Komisi D Bidang Pembangunan DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) membenahi Waduk Brigif di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Caranya dengan melakukan penghijauan dan memperhatikan akses masuk dari titik lokasi permukiman warga.
"Di beberapa titik itu terkait dengan perapihan, penghijauan, terus juga akses-akses pintu masuknya," kata Nova saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu, 3 Mei 2023.
Dari pantauan Tempo kemarin sore, tak banyak pepohonan di sepanjang Waduk Brigif. Semak belukar juga tampak tumbuh di area luar waduk yang tidak terawat. Tak lupa tumpukan sampah menghiasi area tersebut.
Tiga bongkah beton yang tidak terpakai ditempatkan di pinggir jalan. Lokasinya tak jauh dari bangunan Spald Interceptor Waduk Brigif.
Nova menyoroti kondisi Waduk Brigif saat ini. Menurut dia, penghijauan di area dalam Waduk Brigif masih sangat minim.
Padahal, waduk yang diresmikan mantan Gubernur DKI Anies Baswedan pada 6 Oktober 2022 itu berfungsi tidak hanya sebagai ruang limpah sungai untuk penanganan banjir, tapi juga tempat rekreasi dan area hijau.
Baca berita selengkapnya di sini
3. Heru Budi Benarkan Soal Rencana Penonaktifan NIK Warga DKI Tapi Tak Tinggal di Jakarta
Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono mengatakan penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi warga ber-KTP DKI yang tinggal di luar Jakarta tidak ada hubungannya dengan arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi soal rencana pindah Ibu kota ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada 2024.
"Nggak ada (hubungannya dengan IKN)," kata Heru Budi di Balai Agung, Rabu, 3 Mei 2023.
Dia mengatakan penonaktifan NIK KTP itu dilakukan karena banyak ditemukan data yang tidak sesuai, seperti warga KTP DKI tapi tidak berdomisili di Jakarta.
"NIK itu kan kemarin ada sekian ratus ribu yang memang keberadaan warganya itu tidak diketahui," ujarnya.
Sehingga, kata dia, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil DKI mencari penyebab ditemukannya ratusan data yang tidak diketahui keberadaan warganya itu.
"Ya wajar dong NIK (dinonaktifkan). Nanti dengan Dinas Kependudukan dicari penyebabnya, ya kan, dinonaktifan sementara," kata dia. Heru Budi menegaskan bahwa penonaktifan NIK KTP sebagai rekonsiliasi data.
Baca berita slengkapnya di sini
Pilihan Editor: Penonaktifan NIK DKI Tapi Tak Tinggal di Jakarta Baru Akan Dilakukan Setelah Pemilu 2024
