TEMPO.CO, Jakarta - Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Karyoto menilai pelaporan kebocoran dokumen penyelidikan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita banyak perhatian. Sebabnya pengungkapan kasus ini harus dipertanggungjawabkan.
Karyoto berujar telah membentuk satuan tugas khusus untuk menangani kasus pelaporan kebocoran dokumen KPK tersebut. “Ya, tunggu saja. Ini kami anggap perkara yang menyita banyak perhatian karena pelapornya banyak sekali,” kata dia di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa, 20 Juni 2023.
Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) melaporkan dugaan kebocoran dokumen KPK ke Polda Metro Jaya pada April 2023. Laporan dibuat sehubungan dengan dugaan kebocoran dokumen penyelidikan kasus korupsi bidang pertambangan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Terlapor dalam kasus itu adalah Ketua KPK Firli Bahuri. LP3HI satu dari sejumlah pihak yang membuat laporan serupa ke Polda Metro Jaya. “Senin kemarin aku sudah dipanggil Direktorat Kriminal Umum bagian keamanan negara,” kata Wakil Ketua Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) Kurniawan Adi Nugroho ketika dihubungi, Sabtu, 17 Juni 2023.
Kurniawan menuturkan pemeriksaannya itu dilakukan di tahap penyidikan. Menurut Kurniawan, dirinya dicecar dengan pertanyaan seputar laporannya, seperti sumber informasi dugaan kebocoran dokumen dan apa saja yang dia ketahui tentang kasus tersebut. “Keterangan yang aku berikan dimasukkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan,” kata dia.
Menurut Kurniawan, dia diperiksa berlandaskan dua pasal. Pasal pertama, yakni mengenai membongkar rahasia negara dan kedua mengenai konflik kepentingan karena bertemu dengan pihak yang berpotensi menjadi tersangka. “Dua itu yang aku tahu,” tutur dia.
Ia menilai apabila sudah naik ke penyidikan, berarti kepolisian sudah menemukan unsur pidana dalam laporan itu, meskipun belum menetapkan tersangka.
Karyoto tak bisa memastikan apakah pihaknya akan mengkonfrontasi antara pelapor dan terlapor. Menurut dia, penyidik tidak menutup kemungkinan akan memanggil Ketua KPK Firli Bahuri untuk dimintai keterangan.
Dugaan kebocoran ini diketahui dari rekaman video penggeledahan penyelidik dan penyidik KPK di ruang kerja pelaksana harian Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Idris Froyoto Sihite pada 27 Maret 2023. Dalam penggeledahan itu, penyidik menemukan dokumen penyelidikan yang menyerupai Laporan Peristiwa Tindak Pidana Korupsi ESDM.
Video ini sempat tersebar di media sosial. Idris Froyoto Sihite mengonfirmasi temuan dokumen tersebut. Dia diduga menyatakan dokumen didapatkan oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif dari Firli Bahuri.
KPK membantah adanya dugaan kebocoran dokumen itu. Meskipun demikian, Ali mempersilakan masyarakat mengadukan masalah itu jika memang memiliki bukti yang valid. "Sejauh ini informasi yang kami terima, tidak benar ya seperti apa yang dituduhkan tersebut," kata Ali.
Setali tiga uang, Kementerian ESDM membantah adanya kebocoran dokumen tersebut. Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi mengatakan kementeriannya tidak pernah menerima dokumen penyelidikan KPK. "Tidak ada (dokumen penyelidikan KPK) yang ditemukan di ruang Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM. Itu tidak benar,” kata Agung.
Pilihan Editor: Kasus Kebocoran Dokumen KPK Naik Tahap Penyidikan, Kapolda Metro Singgung Rahasia yang Terbongkar
