TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan pendanaan program penanganan stunting dan balita rawan gizi berasal dari sejumlah dinas DKI dan pihak swasta. Anggaran penanganan stunting akan disediakan oleh Dinas Kesehatan, Dinas, Sosial, Dinas Pendidikan, hingga Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk.
“Sesuai dengan masing masing tupoksinya,” kata Heru Budi di Balai Kota DKI Jakarta setelah menggelar rapat penanganan stunting bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Senin, 24 Juli 2023.
Heru menyampaikan, angka stunting di Jakarta memungkinkan mengalami kenaikan bahkan penurunan. Hal ini disebabkan perpindahan penduduk yang sangat bebas.
Namun 20 persen dari jumlah kasus stunting di Jakarta sudah turun. Selain stunting, terdapat kasus gizi buruk dan kurang gizi. “Total ada 36 ribu yang memang rawan gizi yang sudah termasuk stunting,” ujarnya.
Heru pun menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI telah memberikan bantuan ke sekolah-sekolah untuk vitamin dan siswa peserta Kartu Pintar Jakarta atau KJP pun terpenuhi gizinya. Berikutnya, bantuan di posyandu dengan memberikan gizi.
“Kita sudah dari rawan gizi itu sebenarnya sudah kita intervensi karena ketika keluarga itu tidak mampu, mereka mendapatkan KJP, mendapatkan bantuan gizi makanan tambahan, sebenarnya kita sudah masuk di dalam. Rawan gizi kita sudah intervensi,” kata Heru Budi.
Sebelumnya, Kementerian Kesehatan membangun kolaborasi sosial untuk mengatasi stunting di 50 kabupaten/kota di Indonesia melalui Gerakan Anak Sehat.
Usai rapat di Balai Kota, Menkes mengungkap rencana meluncurkan Gerakan Anak Sehat pada bulan ini.
"Ini untuk 50 kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang memang stuntingnya perlu perhatian khusus," ujar Budi Gunadi seperti dikutip dari Antara.
Wilayah kabupaten/kota itu tersebar di 5 provinsi dengan jumlah kasus stunting terbanyak dan menyumbang 51 persen kasus nasional, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Sumatera Utara.
Budi mengatakan Gerakan Anak Sehat akan melibatkan semua komponen masyarakat, mulai dari kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, swasta, komunitas, hingga keluarga. Hal ini untuk memastikan seluruh intervensi stunting tidak salah arah.
Sasaran utama dari gerakan itu adalah mencegah anak tidak mengalami stunting akibat kekurangan asupan gizi yang seimbang. Yaitu memastikan asupan protein hewani sampai ke dalam mulut anak.
"Itu tidak mungkin kami di pusat bisa mengontrol, karena itu yang paling susah. Harus benar-benar masyarakat membantu, sama seperti vaksinasi," katanya.
Budi mengatakan Gerakan Anak Sehat merupakan respons atas Program Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang diluncurkan Pemerintah pada awal 2023, melalui penataan sasaran intervensi di masing-masing daerah. DKI Jakarta akan menjadi titik awal Gerakan Anak Sehat dengan pertimbangan komitmen pemerintah yang kuat dalam menangani 798.107 balita rawan gizi dan stunting di wilayah setempat.
Pilihan Editor: Pemkot Jaksel Tunjuk 122 Pejabat Jadi Orangtua Asuh Balita Stunting
