TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi alias Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA) telah mengalokasikan anggaran Rp 469,29 miliar untuk pembebasan lahan normalisasi Ciliwung. Anggaran ini masuk dalam APBD DKI 2023 yang sudah tercatat di situs apbd.jakarta.go.id.
Dalam situs data anggaran DKI itu tertera bahwa pembebasan lahan masuk sub kegiatan normalisasi atau restorasi sungai dengan total anggaran Rp 608,13 miliar. Nilai tersebut terdiri dari Rp 469,29 miliar (belanja modal tanah untuk bangunan air) dan Rp 138,83 miliar (belanja modal bangunan air irigasi lainnya). Tolok ukur kinerja untuk program ini adalah target sungai yang dinormalisasi atau direstorasi sepanjang tujuh kilometer.
Pembahasan anggaran pembebasan lahan normalisasi Ciliwung berlangsung dalam rapat soal Rancangan APBD DKI 2023 tahun lalu. Kepala Dinas SDA DKI waktu itu, Yusmada Faizal, menyebut pemerintah daerah dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyepakati normalisasi Ciliwung diprioritaskan di empat kelurahan pada 2023.
"Kami mendapat arahan dari Kementerian PUPR bahwa untuk Ciliwung diprioritaskan di empat kelurahan," kata dia dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat, Selasa malam 1 November 2022.
Berikut rincian empat lokasi prioritas pembebasan lahan normalisasi Kali Ciliwung:
1. Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Kebutuhan pembebasan lahan 0,8 hektare
2. Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Kebutuhan pembebasan lahan 1,5 hektare
3. Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Lokasi persisnya dari MT Haryono mengarah ke Kalibata. Kebutuhan pembebasan lahan 2,25 hektare
4. Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Kebutuhan pembebasan lahan 1,95 hektare. Pembebasan lahan dari Jembatan Tong Tek Jatinegara menuju Pintu Air Manggarai.
Dengan begitu, target pembebasan lahan normalisasi tahun ini sepanjang 6,45 hektare. Yusmada menyebut normalisasi Kali Ciliwung dari arah Simatupang ke Manggarai seharusnya mencapai 19 kilometer.
Akan tetapi, pemerintah DKI dan Kementerian PUPR telah menyepakati normalisasi Kali Ciliwung di tujuh kelurahan prioritas. Proses normalisasi akan dilanjutkan bertahap yang dimulai di empat dari tujuh kelurahan prioritas pada 2023.
Pengerjaan infrastruktur normalisasi Ciliwung mandek di pemerintahan mantan Gubernur DKI Anies Baswedan. Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian PUPR tak bisa melanjutkan proyek apabila pembebasan lahan belum rampung. Pembebasan lahan itu menjadi tanggung jawabnya Pemerintah Provinsi alias Pemprov DKI.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono fokus pada program penanggulangan banjir Jakarta ini. Presiden Joko Widodo alias Jokowi juga telah meminta Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Heru Budi untuk segera merampungkan normalisasi Ciliwung. Sebab, pemerintah baru menyelesaikan normalisasi di Kali Ciliwung sepanjang 16 kilometer dari total yang direncanakan 33 kilometer.
Pilihan Editor: Mutasi Polri, 412 Pejabat Polda Metro Jaya Dapat Jabatan Baru
